Mentan Australia Tawarkan Visa Pertanian bagi Warga Indonesia

Australia dan Indonesia sudah menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) Indonesia-Australia di bidang Kerja Sama Pertanian. 

Penandatanganan dilakukan Kamis kemarin (27/01) oleh Menteri Pertanian Australia, David Littleproud, dan Menteri Pertanian Indonesia, Syahrul Yasin Limpo. 

David berada di Jakarta selama tiga hari dengan misi memperkuat hubungan dan perdagangan dengan Indonesia, yang disebutnya sebagai "mitra pertanian yang sangat dihormati" oleh negaranya.

Meski program visa pertanian Australia adalah bagian terpisah dari MOU yang ditandatanganinya, David mengambil kesempatan untuk membahasnya bersama kementerian terkait di Indonesia.

"Saya juga menyambut baik keterlibatan Indonesia dalam Australian Agriculture Visa dan menyambut baik kemajuan pembahasan yang dicapai," ujar David dalam pernyataannya yang diterima ABC Indonesia.

Memastikan keselamatan pekerja Indonesia

Sejumlah laporan media di Indonesia melaporkan David menggelar pertemuan lewat video bersama Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziah, untuk membicarakan program visa pertanian Australia, Kamis kemarin (27/01).

Ida menyambut baik inisiatif dari Australia yang memberikan peluang bagi warga Indonesia untuk bekerja di sektor pertanian Australia.

Namun menurutnya masih banyak hal yang harus diperhatikan, diantaranya upah dan perlindungan sosial.

"Saya senang sekali mendapat penjelasan langsung dari pak Menteri mulai bagaimana pelindungannya, pelindungan sosialnya, bagaimana pengupahannya, tadi pak Menteri sudah menjelaskan," kata Ida.

"Saya kira ini bisa menjadi bagian pertimbangan bagi kami untuk membahas lebih lanjut terkait Australian Agriculture Visa," katanya kepada wartawan, kemarin malam.

Ida berharap pembahasan soal pertukaran keterampilan dan pelatihan kerja di sektor pertanian Australia akan segera diselesaikan dan diimplementasikan, setelah sedikit terhambat karena pandemi.

Kesepakatan di sektor pertanian adalah bagian dari skema Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), yang sudah belaku sejak Juli 2020.

Pekan lalu, Kementerian Luar Negeri RI juga mengonfirmasikan adanya pembahasan antar kedua negara soal visa kerja di sektor pertanian Australia bagi warga Indonesia.

Dalam konferensi pers virtual, Achmad Rizal Purnama, kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan Kemenlu, mengatakan Indonesia masih berada dalam tahap negosiasi untuk dapat terlibat dalam program, yang sebelumnya juga ditawarkan ke negara-negara Pasifik.

"Yang menjadi bagian dari negosiasi, yakni dikedepankan perhatian bersama bagaimana pekerja Indonesia bisa bekerja dan mendapatkan perlakuan yang baik, safe," ujar Rizal.

"Kita pastikan aspek keselamatan dan dignified ketika mereka [pekerja Indonesia] bekerja di Australia," tambahnya.

Kepada ABC Indonesia, juru bicara Departemen Pertanian Australia mengatakan Australia menyambut baik kerja sama soal partisipasi Indonesia dalam visa pertanian untuk memastikan perlindungan bagi pekerja asal Indonesia dan memenuhi kebutuhan industri di Australia.

Apa keuntungannya bagi pertanian Indonesia?

Mukhamad Najib, Associate Profesor dari Institut Pertanian Bogor, yang kini menjabat sebagai Atase Pendidikan di Kedutaan Besar RI di Canberra mengatakan peluang untuk bekerja di sektor pertanian Australia memiliki sejumlah manfaat bagi generasi muda Indonesia dan sektor pertanian secara keseluruhan.

"Ini jadi peluang untuk anak muda Indonesia datang ke Australia, melihat, dan mendapatkan pengalaman yang baik bagaimana bertani dengan cara modern yang mensejahterakan petaninya," ujar Najib.

Harapannya adalah mereka akan terinspirasi dan saat kembali ke Indonesia menjadi mau masuk ke dunia pertanian, yang kini minatnya berkurang di kalangan generasi muda.

Indonesia termasuk salah satu importir terbesar pertanian Australia, seperti produk-produk peternakan, dan menurut Najib saat kontinuitas pertanian Australia tidak berjalan karena kekurangan tenaga kerja, ini dapat berdampak juga bagi Indonesia.

"Tidak adanya tenaga kerja di Australia akan menyebabkan produktivitas pertanian mereka akan menurun, jadi mereka juga tidak bisa mengirim banyak produknya ke Indonesia, otomatis harganya lebih mahal," jelas Najib kepada Erwin Renaldi dari ABC Indonesia.

Bagi mereka yang memenuhi persyaratan, visa pertanian Australia akan memberikan jalan untuk menjadi penduduk tetap di Australia. 

Najib mengatakan ini adalah pilihan dari tiap-tiap individu dan ia merasa tidak semua warga Indonesia akan memilih untuk selamanya berada di Australia.

"Tapi bagi mereka yang ingin stay di Australia juga bagus, karena nanti akan ada connection dengan Indonesia. Mereka akan menjadi diaspora yang akan men-support perkembangan pertanian di Indonesia."

Program visa pertanian Australia pertama kali diumumkan pada Juni 2021 dan saat itu David mengatakan akan mulai berlaku pada 1 Oktober 2021.

Namun sektor pertanian di Australia hingga kini masih mengalami kekurangan pekerja karena belum berlakunya visa tersebut.

Dari Farm Online, sebuah situs media pertanian di Australia, dilaporkan David menyalahkan penundaan kepada organisasi Australian Workers Union, yang memberikan peringatan kepada sejumlah kedutaan besar di Australia dengan cerita-cerita pelecehan yang dialami peserta program pekerja musiman pertanian.

"[Ini] tindakan paling memalukan selama karir politik saya, dengan sengaja menyabotase program untuk membantu petani Australia, menjelekkan petani Australia dengan cara menggeneralisasi jika eksploitasi terjadi di seluruh pertanian Australia," kata David, seperti yang dikutip dari Farm Online.

Sejumlah kelompok advokasi lainnya di Australia juga pernah memperingatkan jika visa pertanian Australia bagi pekerja asal ASEAN mengarah pada eksploitasi massal.

David mengatakan ada sebagian kecil di pertanian yang melakukan "hal yang salah", tapi Pemerintah Australa telah menanganinya dengan peraturan yang lebih ketat dan hukuman yang lebih berat.

Visa pertanian Australia sedang dibicarakan di empat negara Asia Tenggara dan Indonesia menjadi satu-satunya negara yang mengonfirmasikan sedang dalam tahapan negosiasi.

Artikel ini diproduksi oleh Erwin Renaldi