Indonesia Gelar Pelatihan Reformasi Birokrasi

VIVAnews - Dalam mengatasi tantangan yang tengah dihadapi Indonesia saat ini, tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance) memainkan peranan sentral. Hal ini juga diperlukan oleh komunitas global dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dengan memperkuat sistem birokrasi.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik (IDP) Kementerian Luar Negeri RI, Andri Hadi, di Jakarta pada Senin, 19 September 2011. Berangkat dari kesadaran tersebut, Kemlu RI mengadakan acara International Training Program on Public Administrative Reform di Jakarta, Senin 19 September 2011, yang diikuti oleh sembilan negara sahabat.

Hadi mengatakan dalam acara tersebut, Indonesia akan berbagi solusi penyelesaian masalah birokrasi dengan beberapa negara peserta. "Dalam konteks ini, biasanya Indonesia memberi capacity building antar negara-negara berkembang baik dalam bidang pertanian, kehutanan, pengelolaan pariwisata, lingkungan, dan peranan wanita. Namun kali ini, capacity building diberikan dalam hal good governance dan administrasi publik," ujarnya.

Menurutnya, pelatihan good governance ini dimaksudkan sebagai wadah berbagi pengalaman antar negara berkembang. Sejumlah negara sahabat seperti Afganistan, Fiji, Kamboja, Laos, Maladewa, Timor Leste, Uzbekistan, Myanmar dan Tibet turut berpartisipasi dalam pelatihan ini.

Hadi mengatakan sebagai sesama negara berkembang, Indonesia dan negara sahabat tentu menghadapi masalah yang serupa, misalnya saja desentralisasi birokrasi. Isu tersebut merupakan isu penting yang harus segera ditangani, karena jika tidak tertangani dengan baik, maka akan mengganggu sistem birokrasi secara keseluruhan.

"Nantinya masing-masing negara akan membuat country report. Diharapkan nantinya usai pelatihan ini, masing-masing negara peserta dapat berbagi pengalaman dalam mengimplementasikan good governance di negara masing-masing," tambah Andri.

Dengan terselenggaranya pelatihan ini, tambah Hadi, Indonesia dapat memperkuat citra di forum internasional sebagai negara demokrasi yang sedang membenahi diri secara serius menuju good governance. (eh)