Abbott Buat Kesepakatan 'Tutup Mulut' dengan Sri Lanka

VIVA.co.id - Pemerintah Australia setuju untuk tidak mengkritik tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap Sri Lanka, sebagai bagian dari kesepakatan soal pencari suaka.

Demikian pernyataan Perdana Menteri (PM) Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, dalam wawancara yang dikutip Reuters, Senin, 23 Februari 2015. Belum ada jawaban dari Abbott soal standar ganda yang dilakukan Australia itu.

Abbott dan mantan presiden Sri Lanka Mahinda Rajapaksa, disebut menyepakati perjanjian kontroversial pada 2014, yang memungkinkan Australia mencegat para pencari suaka di laut, lalu memulangkannya ke Sri Lanka.

PBB telah melakukan penyelidikan atas tuduhan kejahatan perang yang dilakukan pasukan Sri Lanka, dalam perang sipil melawan pemberontak Tamil pada 2009. Sri Lanka menyebut penyelidikan PBB sebagai intervensi urusan dalam negerinya.

Ranil yang baru terpilih awal 2015, mengatakan anggota bekas pemerintahan Rajapaksa terlibat dalam penyelundupan manusia, tapi telah menghentikannya setelah adanya kesepakatan dengan Australia.

Pemerintahan Abbott memberi jaminan, untuk tidak mengkritik persoalan HAM Sri Lanka, termasuk yang terkait dengan penyelidikan PBB, sebagai balasan atas langkah pencegatan pencari suaka.

Ranil mengatakan tidak akan ada yang dapat keluar dari Sri Lanka, tanpa ada seseorang di sistem keamanan yang  terlibat, membiarkan terjadinya penyelundupan manusia. "Polisi atau angkatan laut," kata Ranil.

Setelah tercapainya kesepakatan, menteri pertahanan Sri Lanka segera memerintahkan angkatan laut untuk melakukan patroli, mencegah adanya kapal-kapal pencari suaka yang melakukan perjalanan ke Australia.

Ranil mengatakan Australia tidak akan dapat melanjutkan perjanjian itu, di masa pemerintahan baru Sri Lanka. Dia mengkritik Abbott untuk membutakan mata pada pelanggaran HAM, demi memenuhi agenda politik domestik Australia.

Simak Juga: