Pengakuan Mengejutkan Mantan Anggota 'Death Squad' Duterte

Rodrigo Roa Duterte, mantan Wali kota Davao yang kini menjadi Presiden Filipina.
Sumber :
  • reuters.com

VIVA.co.id – Salah seorang saksi yang mengaku sebagai mantan anggota Davao Death Squad (DDS), Edgar Matobato, membuat geger saat menuduh Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte pernah memerintahnya untuk membom sebuah masjid dan membunuh warga muslim pada 1993.

Melansir situs Inquirer, Kamis, 15 September 2016, Matobato dihadirkan oleh Senator Leila de Lima dalam Sidang Komite Senat terkait Keadilan dan Hak Asasi Manusia.

Ia juga mengaku sebagai anggota dari Cafgu (Citizen Armed Force Geographical Unit) hingga Duterte menjadi Wali kota Davao pada 1988, dan merekrutnya untuk bergabung dalam sebuah kelompok bernama "Lambada Boys".

"Kelompok ini hanya terdiri dari tujuh anggota, termasuk saya. Pekerjaan kami adalah membunuh penjahat seperti kelompok pemberontak, pengedar narkoba, pemerkosa dan penjambret. Kami membunuh setiap hari," kata Matobato.

Setelah itu, kemudian dibentuklah DDS, kelompok yang telah lama diyakini bertanggung jawab atas tindak pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killings), di kampung halaman sang Presiden.

Pada 1993, Matobato kembali bercerita, lebih banyak anggota bergabung dengan DDS, termasuk mantan pemberontak, militer dan polisi. Hal ini juga bertepatan dengan pemboman di Gereja Katedral Davao pada tahun tahun yang sama.

Ketika ditanya oleh De Lima, apakah benar Duterte memerintahkan kelompoknya untuk melakukan pemboman sebuah masjid, Matobato pun mengakuinya. Ia bahkan mengatakan berada di ruangan yang sama ketika Duterte memerintahkan pengeboman.

Lebih lanjut ketika ditanya mengapa Duterte ingin mengebom masjid, Matobato menyebut bahwa tindakan ini merupakan balasan terhadap pengeboman di Katedral.

Ia juga mengaku kalau Duterte memerintahkan mereka untuk menangkap dan membunuh para tersangka muslim.

DDS merupakan 'kelompok siluman' lantaran secara formal tak pernah ada. Tak ada satu pun dari jajaran pemerintahan Duterte saat menjadi wali kota yang mengakui hal itu.