Sindir Komunitas Waria, DPRD Depok: Masa Kembali ke Zaman Nabi Luth?
- VIVA/Andri Mardiansyah
VIVA – Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kota Depok menyatakan rancangan peraturan daerah (Raperda) anti-lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) bakal memasuki babak final dan tidak dapat diganggu gugat. Namun, langkah itu diprotes Persaudaraan Waria Kota Depok atau Perwade.
“Kita akan masuk ke proses naskah akademis, lalu kami rumuskan dan paripurnakan untuk disepakati bahwa perda tersebut masuk prolekda. Harapan kami secepat dan segera mungkin. Intinya tidak ada hambatan lagi,” kata Ketua BKD Depok, Hamzah, Rabu 24 Juli 2019
Terkait pernyataan yang menyebut tak adanya perhatian terhadap waria di Depok, ia menegaskan ada kelompok yang lebih penting untuk diperhatikan.
“Begini, sampai saat ini pemerintah pusat tidak pernah menyatakan atau melegalkan komunitas yang berbeda dengan kami. Apalagi Kota Depok yang aman nyaman dan religius,” ujar Hamzah, yang juga anggota Komisi A DPRD Kota Depok itu.
Politisi partai Gerindra tersebut juga mempertanyakan keinginan komunitas waria yang ingin minta diperhatikan. “Mereka (waria) minta perhatian masuknya ke ranah mana, tidak ada regulasi yang mengatur itu. Yang miskin masih banyak yang butuh perhatian,” katanya.
Hamzah juga menjelaskan, kalau pun ada komunitas waria atau komunitas lainnya tak melakukan hubungan sesama jenis, maka itu tidak jadi persoalan.
“Yang kita larang hubungan sesama jenisnya, itu melanggar norma agama. Kalau dia tidak melakukan hal tersebut, ya tidak masalah, hak seseorang,” ujarnya.
Namun, lanjut dia, ketika ada perbedaan dan perbedaan itu tidak baik, maka hal itu tidak bisa dipertahankan. “Ini harus kita luruskan kembali lah, masa kita mau kembali ke zaman Nabi Luth?” tuturnya
Hamzah mengakui pihaknya belum pernah mengajak pelaku LGBT atau kelompok waria dalam merumuskan raperda tersebut.
“Karena ini kesepakatan seluruh fraksi di DPRD Kota Depok yang sudah menandatangani, ya secara prosedur kita tempuh. Tapi nanti ketika rapat dengar pendapat tak menutup kemungkinan bahwa semua pihak akan kita undang, untuk berdiskusi bersama,” jelasnya. (ren)