Anggota DPRD Sebut Birokrasi Pemprov DKI Shock Akibat 2 Pejabat Mundur

VIVA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari fraksi Partai Gerindra, Syarief menilai, birokrasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat sedikit terganggu akibat mundurnya dua pejabat eselon II secara mendadak pekan lalu.

Dua pejabat yang mundur yaitu, Kadisparbud DKI Edy Junaedi dan Kepala Bappeda DKI Sri Mahendra. Keduanya merupakan pejabat strategis di tengah proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020.

"Ada sedikit shock (setelah Edy dan Mahendra mundur) ya ada," ujar Syarief di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin, 4 November 2019.

Syarief menyampaikan, sekali pun seperti itu, ia memastikan birokrasi DKI dalam waktu singkat pulih. Pemprov DKI memiliki sistem birokrasi yang bisa memastikan pemerintahan Ibu Kota itu bisa selalu berjalan baik. "Birokrasi kita mengandalkan sistem, bukan mengandalkan orang," ujar Syarief.

Menurut Syarief, Pemprov DKI saat ini menjalanlan lelang terbuka serta sedang mencari sumber daya manusia (SDM) yang tepat supaya kedua jabatan yang kosong diisi kembali. Pengunduran diri Edy dan Mahendra terjadi di tengah ditemukannya sejumlah ajuan janggal dalam usulan APBD DKI 2020.

"Setelah ada yang mengundurkan diri, ya bisa segera digantikan orang lain," ujar Syarief.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Sri Mahendra juga mundur dari jabatannya usai Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya (Kadisparbud) DKI Edy Junaedi, baru saja mundur. Pengunduran diri Mahendra diumumkan langsung Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.

"Kepala Bappeda mengundurkan diri dari jabatannya. Surat pengunduran diri Kepala Bappeda diserahkan hari ini. Kami berikan kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan sendiri," ujar Anies di Balairung Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat, 1 November 2019.