Ketua DPRD DKI ke Anies: Dia Punya Uang, Saya Punya Palu

VIVA – Polemik penggunaan Monas sebagai arena balapan Formula E, kembali memanas. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, mempersoalkan surat Gubernur DKI Anies Baswedan tertanggal 11 Februari 2020 yang menyebut sudah mendapat persetujuan dari Tim Ahli Cagar Budaya DKI.

Surat Gubernur Anies itu, sebagai jawaban atas persetujuan dari pihak Kementerian Sekretariat Negara sebagai penanggungjawab pengelola Monas dan Medan Merdeka. Namun, Prasetyo mendapati, ternyata Tim Ahli Cagar Budaya tidak pernah menyetujui penyelenggaraan itu seperti dalam klaim dan surat Anies tersebut.

Prasetyo yang mempersoalkan langkah Anies itu, mendatangi Kementerian Sekretariat Negara. Namun, Mensesneg Pratikno tidak di tempat. Ia pun hanya bertemu Sekretaris Kemensesneg, Setya Utama.

Dia mengatakan, DPRD DKI melihat kasus ini akan keras terhadap Gubernur Anies. Ia juga mengaku, akan memanggil Anies untuk meminta penjelasan. Bahkan ia mengancam tidak akan menyetujui anggaran Formula E yang mencapai Rp1,6 triliun.

"Saya akan memanggil dan saya hari ini masih punya palu. Kalau dia (Anies Baswedan) kan punya uang, saya punya palu. Kalau palu itu enggak saya ketuk, enggak akan terjadi apa-apa. Saya akan seperti itu. Kalau dia keras, saya juga akan keras," ujar Prasetyo, di Gedung Kemensetneg Jakarta, Kamis 13 Februari 2020.

Menurutnya, mengklaim semua pihak telah setuju tetapi ternyata tidak, adalah kebohongan publik. Pihaknya tidak pernah menghalangi keinginan Gubernur Anies itu. Tetapi dia meminta agar memahami aturan bahwa Monas tidak bisa digunakan.

"Intinya, saya mohon lah Pak Gubernur, kalau mau balapan, silakan di Formula E. Saya juga masih balapan loh hari ini. Saya masih tahu aturan. Kalau aturan itu saya tabrak, saya celaka. Kalau celaka gimana?," katanya.

Bagi dia, Monas adalah cagar budaya yang harus dijaga keindahannya. Pemagaran yang dilakukan di era Gubernur Sutiyoso termasuk memasukkan rusa di dalamnya. Cara itu menurutnya dalam rangka mempercantik kawasan cagar budaya tersebut.

Menurutnya, masih banyak tempat yang representatif digunakan bukan di Monas. Ia mencontohkan di Ancol, yang jelas-jelas itu milik Pemerintah Provinsi DKI.

"Kita punya tempat sendiri yang aman. Coba balapan di Ancol. Diperbaiki sama saja kok, masih ada waktu. Gitu loh. Di GBK dulu pernah coba, ada yang mau coba-coba (balap), viral, dia berhenti kok. Enggak boleh memang. Itu situs sejarah," jelas politisi PDIP itu.