Kisruh PPDB, DPRD DKI Bentuk Pansus

VIVA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta berencana akan membuat panitia khusus hak angkat untuk memanggil Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan. Hal ini dilakukan terkait kisruh aturan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB.

"Kita bentuk Pansus atau minta hak angket atau hak dengar dengan Gubernur terkait hal ini," kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco di Jakarta Pusat, Rabu, 1 Juli 2020. 

Sebab, banyak para siswa dan siswa di Ibu Kota yang menjadi korban aturan PPDB yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

"Karena sampai hari ini korban bergelimpangan di bawah, anak-anak kita dan tidak ada solusi yang benar-benar pro kepada mereka," katanya. 

Ia menilai, bahwa Juknis Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melanggar ketentuan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan soal PPDB. 

"Ini yang menjadi dasar kekisruhan, ini nggak boleh terjadi sebetulnya. Sehingga hasil diskusi kita ini semua sepakat bahwa atas nama hukum, Juknis harus dibatalkan dan PPDB harus diulang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” katanya.

"Kita tidak boleh mempertontonkan aturan hukum yang salah apalagi di dunia pendidikan. Ini preseden buruk buat rakyat kita ke depan," tambahnya.