WO Laporan APBD Anies, Fraksi Golkar: Banyak Aspirasi Tak Diwujudkan

VIVA – Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta melakukan aksi walk out (WO) dalam pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI 2019. Aksi ini lantaran Golkar menilai, Gubernur Anies Baswedan banyak tidak melaksanakan aspirasi para anggota dewan.

Aksi WO tersebut terjadi pada Senin kemarin. Ketua Fraksi Golkar, Basri Baco, mengatakan, pihaknya mengambil langkah tersebut karena banyak sekali aspirasi para anggota dewan yang tidak dijalankan oleh eksekutif. 

"Tanda kutip tidak punya niat baik untuk bekerja sama dengan legislatif. Sudah satu tahun kita dilantik di sini dan sudah tiga kali reses banyak juga aspirasi yang kita sampaikan tidak diwujudkan," kata Baco di Jakarta, Selasa, 8 September 2020. 

Baca juga: Ketika Anies Ditinggal Walkout Empat Fraksi DPRD DKI, PDIP Bertahan

Kata dia, pokok-pokok pikiran (pokir) juga yang menjadi hak anggota dewan dalam rangka membantu menyuarakan aspirasi masyarakat bawah, tidak pernah diakomodasi oleh eksekutif. Padahal, usulan itu adalah aspirasi yang disampaikan masyarakat ke para anggota dewan. 

"Jadi intinya itu, tidak ada penghargaan dari eksekutif untuk legislatif. Di samping itu juga tidak ada penjelasan dan transparansi dari eksekutif terkait penggunaan dana Silpa tahun 2019," ujarnya. 

Kemudian, lanjut Dasco, pinjaman Rp12,5 triliun ke pusat oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan juga tidak dikonsultasikan dengan legislatif. 

"Nah, cara-cara ini sebenarnya nggak boleh terjadi. Sehingga kami berpikir beberapa teman-teman bahwa ini sudah tidak sehat," katanya. 

Maka, jika gubernur sudah tidak melaksanakan dan tidak menghargai anggota dewan, lanjut Dasco, maka pihaknya juga punya sikap untuk juga bisa menolak apa yang dibuat oleh gubernur. 

"Intinya itu. tuntutan kami itu sebenernya supaya pak gubernur enggak kerja sendiri. Hargai legislatif dan kembalikan hak dewan untuk bisa membantu masyarakatnya yaitu pokok-pokok pikiran," tuturnya.