Dugaan Korupsi Damkar Depok, Wawali Sarankan Selesaikan Internal

VIVA – Dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) alias Damkar Kota Depok menyedot perhatian banyak pihak. Kasus ini mencuat setelah salah satu petugas satria biru di tempat tersebut menyampaikan keluhannya di media sosial (medsos).

Menanggapi hal itu, Wakil Wali (Wawali) Kota Depok, Imam Budi Hartono mengaku belum tahu secara detail kasus yang dimaksud.

“Kami belum mendalami secara baik ya kasus itu apa. Kalau di internal itu sebaiknya diselesaikan di internal dahulu ya,” kata Imam pada saat dikonfirmasi pada Senin 12 April 2021.

Imam bahkan belum sempat menanyakan secara langsung pada pihak yang terkait. 

“Sampai saat ini belum bicara dengan mereka,” ujarnya.

Ia justru menanyakan dugaan korupsi yang dimaksud.

“Memang dugaannya itu apa. Ya apa itu. Makanya ketika ada di media sosial enggak jelas gitu apa maksudnya," lanjut dia.

Menurutnya agar semua persoalan jelas maka perlu ada klarifikasi dan hal itu dapat diselesaikan secara internal lebih dahulu.

“Ya kita cari tahu dulu sebaiknya itu diselesaikan dahulu di tingkat inspektur ya lewat situ dulu jangan ngadu-ngadu ke atas. Enggak tahu apa salurannya tertutup atau tidak mengerti tentang mekanisme pemerintahan,” ujarnya.

Imam justru mempertanyakan kenapa hal ini kemudian mencuat di media sosial.

 “Ya saya tanyakan kenapa ke medsos ya, karena mereka punya atasan sebagai kasihnya atau kabidnya atau kepala dinasnya. Kalau di sana tidak bisa ditangani baru naik,” tuturnya lagi.

Ketika ditanya apakah akan memanggil pejabat terkait atas kasus ini, Imam tak menampiknya. 

“Mungkin bahasanya bukan dipanggil, tapi kita akan koordinasilah ya."

Diberitakan sebelumnya, Sandi seorang petugas DPKP Kota Depok sempat viral di medsos usai melakukan aksi protes keras atas dugaan korupsi di tempatnya bekerja. Melalui beberapa lembar poster ia bahkan memohon agar Presiden Joko Widodo turun tangan agar dugaan korupsi bisa ditangani.

Adapun persoalan yang dikeluhkan di antaranya soal pengadaan barang atau alat penunjang kerja yang menurutnya tidak sesuai standar keamanan.

“Untuk pengadaan barang Damkar itu hampir semua tidak sesuai spek yang kita terima tapi kita dituntut bekerja 100 persen tapi barang-barang yang kita terima itu tidak 100 persen,” kata dia.

Sandi mencontohkan, harga selang yang katanya bernilai jutaan rupiah nyatanya mudah rusak. 

“Hanya beberapa tekanan saja sudah jebol,” tuturnya.

Kemudian Sandi juga mengeluhkan soal hak-hak yang dirasa tidak adil. “Anggota disuruh tandatangan Rp1,8 juta, padahal hanya menerima uangnya setengah Rp850 ribu. Waktu itu dana untuk nyemprot disinfektan. Kemarin kita disuruh nyemprot segala macam,” tuturnya.

Tak hanya itu saja, Sandi menyebut, honor untuk petugas yang non-pegawai negeri sipil (PNS) seperti dirinya kerap dipotong dengan alasan untuk membayar iuran BPJS. Adapun honor yang semestinya diterima setiap bulan yakni Rp3,4 juta.

“Honor kita tanda tangan Rp3,4 juta tapi dipotong Rp200 ribu. Katanya untuk BPJS sedangkan BPJS pemerintah sudah ada anggarannya. Alasan pejabat kan enggak ada anggarannya. Saya tanya-tanya ternyata memang ada. Kita digelapin gitu," lanjut dia.

Sandi mengakui dia sadar kalau aksinya ini akan berisiko namun ia mengaku tak gentar. “Teman-teman saya ngomong, takut, punya anak istri. Ya kalau saya saya sudah kecebur ya saya mau gimana terlanjur basah,” kata Sandi yang memperjuangkan keadilan itu.