Megawati Jabat Ketua Dewan Pengarah BRIN, PKS: Jangan Politisasi Riset
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
VIVA – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menyoroti langkah Presiden Joko Widodo yang melantik Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Menurut Mulyanto, sepanjang sejarah pembangunan riset di Indonesia, saat ini adalah titik yang krusial dalam kaitannya dengan intervensi ideologi-politik di dunia riset dan inovasi.
Hal ini tercermin dari ditetapkannya Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) secara ex-officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.
"Dengan kondisi ini, menurut saya, terbuka lebar peluang politisasi riset. Apalagi Ketua Dewan pengarah BRIN memiliki kewenangan yang lumayan besar, termasuk membentuk satuan tugas khusus," kata Mulyanto, Rabu 13 Oktober 2021
Mulyanto menjelaskan, sebelumnya para ahli sudah minta Presiden agar meninjau ulang kebijakan menjadikan Anggota Dewan Pengarah BPIP secara ex-officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan politisasi riset di dalam BRIN.
"Ternyata Presiden Joko Widodo tidak memperhatikan masukan para ahli tersebut dan tetap melantik Ketua Dewan Pengarah BRIN dari Dewan Pengarah BPIP. Menurut saya pemerintah memaksakan diri, karena pembangunan riset dan inovasi terpaut jauh dengan BPIP," ujarnya
Mulyanto menambahkan, jurnal sains terkenal Nature, dalam editorial tanggal 8 September 2021, menulis kekhawatiran intervensi politik dalam BRIN, sebagai lembaga baru terpusat (super agency) dengan reorganisasi yang ambisius, namun tidak jelas rencana kinerjanya.
Peringkat inovasi Indonesia dalam laporan Global Innovation Index tahun 2021 (GII) semakin merosot.
"Posisi Indonesia bertengger pada peringkat ke-87 dari 132 negara. Dari segi skor terus merosot. Faktor yang terutama lemah adalah aspek “kelembagaan” (peringkat ke-107). Bahkan di bawah Vietnam dan Brunei. Indonesia hanya di atas Laos dan Kamboja di kawasan Asean," ujarnya
Campur Aduk
Mulyanto menilai saat ini tugas-fungsi BRIN campur aduk sebagai pelaksana sekaligus sebagai penetap kebijakan riset dan inovasi. Bahkan juga menjalankan fungsi penyelenggaraan ketenaganukliran (eks. BATAN) serta keantariksaan (eks. LAPAN).
"Dengan masalah yang besar dan mendasar itu saya pesimis konsolidasi kelembagaan ini berjalan baik," ujar Mulyanto.
Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi melantik 10 anggota Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu 13 Oktober 2021.
Megawati Soekarnoputri didapuk menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah.
Sementara Sekretaris Dewan Pengarah adalah, Sudhamek Agung Waspodo Sunyoto. Dan di jajaran Anggota Dewan Pengarah terdapat nama Emil Salim, I Gede Wenten, Bambang Kesowo, Adi Utarini, Marsudi Wahyu Kisworo dan Tri Mumpuni.
Diawali pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 45 Tahun 2021 tentang pengangkatan keanggotaan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional, struktur pengarah itu terdiri dari berbagai tokoh, pejabat, dan sejumlah ilmuwan.
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti saya kepada nusa dan bangsa. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," kata Jokowi saat membacakan sumpah diikuti Anggota Dewan Pengarah yang mengikutinya, Rabu 13 Oktober 2021.