Tangerang Kejar Target Vaksinasi hingga 70 Persen Selama 10 Hari

Danrem 052/Wijayakrama Brigjen TN Rano Maxim Adolf Tilaar.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Sherly (Tangerang)

VIVA – Pemerintah Kabupaten Tangerang bersama Pemerintah, TNI dan Polri melakukan percepatan target vaksinasi. Selama 10 hari, vaksinasi ditargetkan bisa mencapai 70 persen.

"Komitmen kita 10 hari ke depan harus kejar ketertinggalan. Dimana, saat ini Kabupaten masih 57 persen. Di sini, kami juga didukung oleh pihak Dinas Kependudukan Catatan Sipil dalam memberikan data warganya, agar mempermudah kita melakukan pengecekan," kata Danrem 052/Wijayakrama Brigjen TN Rano Maxim Adolf Tilaar, Kamis, 21 Oktober 2021.

Untuk mengejar ketertinggalan, sebanyak 140 tenaga kesehatan (nakes) yang merupakan anggota TNI juga diterjunkan. Mereka akan melakukan proses vaksinasi bersama nakes Kabupaten Tangerang secara door to door.

"Kita juga perbantukan 140 tenaga kesehatan. Dalam penerapannya kita bukan kayak buka lapak asal cepat selesai, tapi akan kita terapkan sistem door to door, by name by address," ujarnya.

Ratusan nakes dari TNI diturunkan ke Kabupaten Tangerang.

Photo :
  • VIVA.co.id/ Sherly (Tangerang)

Sejumlah 140 anggota TNI itu bakal disebar ke sejumlah kecamatan yang tingkat capaian vaksinasinya masih rendah. Bersama nakes Pemkab Tangerang, pihaknya akan melakukan sistem door to door terutama bagi lansia hingga disabilitas.

Sementara itu, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menyebutkan, dengan bantuan itu, pihaknya menargetkan capaian vaksin 1.000 orang setiap hari per kecamatan.

"Target kita 1.000 orang per hari per kecamatan, jadi kalau ditotal dalam satu hari, kita lakukan vaksin ke 29 ribu orang. Kita harap juga, dengan langkah dan upaya ini, Kabupaten Tangerang bisa kejar hingga 70 persen," ujarnya.

Berdasarkan data Pemerintah Pusat, Kabupaten Tangerang menjadi salah satu daerah yang capaian vaksinasinya masih rendah, yakni baru 57 persen  atau 1,4 juta penduduk dan target 2,5 juta. Adanya hal ini, wilayah itu dikeluarkan dari aglomerasi lantaran menghambat proses penurunan level PPKM di wilayah Jabodetabek.