67 Ribu Warga DKI Buta Huruf

Belajar bersama anak jalan di kolong jembatan grogol
Sumber :
  • http://baroezyjourney.blogspot.com

VIVAnews - Dinas Pendidikan DKI Jakarta mencatat, penyandang buta aksara di Ibukota sebanyak 0,7 persen atau sekitar 67 ribu jiwa dari jumlah total penduduk DKI Jakarta yang mencapai 9,5 juta jiwa.

Jumlah ini menurun dibanding penyandang buta aksara di 2009 yang mencapai 72.553. Pemprov DKI menargetkan, pada 2013 mendatang jumlah penyandang buta aksara hanya 0,5 persen.

Sedangkan tahun lalu, Dinas Pendidikan melansir ada 27.920 atau 0,3 persen warga yang belum bisa baca tulis atau buta huruf.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto berjanji terus berupaya menekan jumlah penyandang buta aksara. Salah satunya dengan meningkatkan dan memperbanyak kegiatan keaksaraan mandiri yang digelar di pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM).

Mulai dari menyediakan program paket A (setara SD), paket B (setara SMP), dan paket C (setara SMA). PKBM, menurut Taufik, merupakan wadah pendidikan non formal yang dikelola pemerintah dan swasta.

"Angka penyandang buta aksara di Jakarta jauh lebih kecil dibanding wilayah lain di Indonesia. Jika saat ini angkanya kurang 0,7 persen dari penduduk di Jakarta sebanya 9,5 juta jiwa, pada tahun depan kami targetkan turun menjadi 0,5 persen," kata dia, Senin 21 Mei 2012.

Taufik menilai, pola penanganan pendidikan melalui wadah PKBM efektif untuk mengentaskan para penyandang buta aksara, sehingga mereka menjadi melek huruf.

Dia menuturkan, angka penyandang buta aksara di Jakarta hampir merata di lima wilayah Ibukota. Rata-rata para penyandang buta aksara itu berusia antara 15-45 tahun.

Menurutnya, yang menjadi pemicu adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk belajar membaca dan menulis. Faktor lainnya yakni himpitan ekonomi, sehingga mereka tak mampu mengenyam pendidikan formal di sekolah. "Padahal, Pemprov DKI menggratiskan biaya pendidikan sembilan tahun, dan 12 tahun mulai tahun depan," ujarnya.

Saat ini, jumlah PKBM di DKI sebanyak 176 unit. Sebanyak 38 di antaranya dikelola pemerintah dan 138 unit lainnya dipercayakan kepada swasta. (asp)