YLBHI Kena Pungli Aparat Kelurahan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan pembenahan pejabat birokasinya. Termasuk melakukan lelang jabatan camat dan lurah yang dicetuskan Gubernur Joko Widodo dan Wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama.

Rupanya, upaya pembenahan birokrasi masih terkendala aksi pungutan liar. Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) baru saja menjadi korban pungli.

Hal itu diungkapkan Ketua YLBHI, Alvon Kurnia Palma saat berbincang dengan

, Rabu 28 Agustus 2013. Alvon menuturkan, ketika pihaknya melakukan perpanjangan izin domisili beberapa hari ini, dimintai retribusi sebesar Rp400 ribu.

"Saat pengurusan, staf kami harus membayar retribusi sebesar Rp400 ribu yang diminta pihak kelurahan. Ini bukan masalah uang. Ini masalah aturan," kata Alvon.

Ia mengatakan modus yang dilakukan sangat halus namun memaksa. Petugas beralasan uang yang mereka minta sebagai sumbangan. Mereka memberikan selembar kertas atas nama badan amil zakat Pemprov DKI. Dari sini, kata Alvon, justru keganjilan muncul.

"Pertama yang namanya sumbangan seharusnya tidak dipatok. Dalam surat itu telah tertera besaran sumbangan yang harus kita berikan. Kedua, kami diberi tiga kupon, satu lembar nominal Rp5.000 dan dua lembar nominal Rp10.000. Saat staf menanyakan apa harus membayar uang tambahan, petugas kelurahan bilang nggak usah, karena sudah masuk dalam sumbangan sebesar Rp400 ribu," dia menceritakan.

Hal ini justru membuatnya semakin curiga bahwa ada permainan dalam retribusi. "Kami bahkan menilai ini ada upaya pemerasan dalam bentuk baru yang lebih halus. Kami saja kena pungli, apalagi masyarakat lain yang polos," tuturnya.

Berdasarkan informasi yang di dapatnya, modus seperti ini terjadi di beberapa wilayah Jakarta. Di antaranya di wilayah Karet, Tanah Abang, Tebet Cikoko dan banyak daerah lain. "Ini kecil, tapi bila dibiarkan bisa

. Ini sektor pelayanan publik, penting," ujarnya.