DPRD DKI Mulai Susun Panitia Hak Angket untuk Ahok
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - DPRD DKI Jakarta yakin akan menggunakan hak angketnya untuk mengusut masalah APBD yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Wakil Ketua DPRD, Muhammad Taufik, hari ini, Senin, 23 Februari 2015 sudah mengajukan surat resmi untuk pembentukan panitia hak angket.
Dia juga sudah mendapat persetujuan dan ditanda tangani oleh 75 persen anggota fraksi untuk diserahkan kepada pimpinan dewan terkait kelanjutan hak angket.
"Hari ini kami akan merapatkan untuk jadwal paripurna. Jadi paripurna itu akan membahas penyempurnaan hak angket dan susunan kepanitiaannya," ujar Taufik.
Setelah paripurna, kata Taufik, panitia hak angket yang berjumlah sekitar 33 anggota dari delapan fraksi itu akan menyelidiki kesalahan Ahok.
Mereka diberi waktu hingga dua bulan atau 60 hari dalam melakukan penyelidikan. Meski demikian, ia mengatakan, DPRD akan mempercepat proses penyelidikan menjadi 30 hari.
Hak angket merupakan hak yang dimiliki anggota Dewan untuk melakukan penyelidikan terhadap sebuah kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
DPRD menuduh pengajuan APBD DKI 2015 oleh Pemprov DKI kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyalahi peraturan yang ada. Sebab, lanjut dia, APBD diajukan tanpa pembahasan bersama DPRD DKI. (ase)
Baca juga: