Ahok: Saya Didukung Anggota DPRD yang Muak Titip Menitip

Jumat, 20 Maret 2015 - 18:21 WIB

Oleh :

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

Sumber :

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

VIVA.co.id -

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengklaim aksinya membongkar adanya anggaran "siluman" di APBD DKI tahun 2015 banyak didukung oleh anggota DPRD. Dukungan itu, kata Ahok-- begitu biasa disapa-- disampaikan langsung kepada dia.

"Banyak sekali yang kontak saya untuk menyatakan dukungan. Sebagian

udah

merasa capek. Atau kasarnya, sudah muak lah dengan sistem titip menitip anggaran kayak begitu," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 20 Maret 2015.

Ahok enggan menyebutkan siapa saja anggota dewan yang menyampaikan dukungannya itu. Beberapa di antaranya, kata Ahok, malah anggota dewan yang juga telah menjabat di periode sebelumnya. Mereka sudah mengetahui keberadaan permainan anggaran di DKI sejak lama.

"Mereka pikir tidak ada yang berani mulai bongkar permainan anggaran. Kunciannya kan ada di kepala daerah. Makanya dia bilang, sudah sekian lama di sini. Baru kali ini beruntung ketemu gubernur yang berani. Dia bilang begitu," ujar Ahok.

Anggaran "siluman" APBD 2015 pertama kali diungkap oleh Ahok. Dalam pembahasan APBD di tingkat komisi sebelum rapat paripurna, kata dia, salah satu wakil ketua komisi di DPRD memotong 10 hingga 15 persen anggaran yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI.

Selanjutnya, oknum pimpinan tersebut menggantinya dengan anggaran pembelian perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk seluruh kantor kecamatan dan kelurahan di Jakarta Barat, yang totalnya mencapai Rp12,1 triliun.

"Anggaran yang sudah kita susun dipotong 10 hingga 15 persen, lalu mereka masukkan yang versinya dia," ujar Ahok di Gedung Blok G Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 24 Februari 2015.

Ahok mengaku, segera mengecek kebenaran penganggaran itu ke jajarannya yang berada di Kotamadya Jakarta Barat. Namun tak satupun camat atau lurah di sana, merasa pernah mengajukan penganggaran pembelian UPS yang nilainya bila dibagi rata dengan jumlah kecamatan dan kelurahan yang ada di Jakarta Barat, mencapai Rp4,2 miliar per 1 unit UPS.

"Berarti ini kan barang siluman. Seluruh kantor lurah dan camat di Jakarta Barat dibeliin UPS Rp4,2 miliar? Masuk akal nggak