Ahok: Ekonomi Loyo karena Takut Korupsi, Bukan Takut Belanja

VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menilai melemahnya kondisi perekonomian di Indonesia saat ini tak lepas dari rendahnya serapan anggaran pemerintah daerah, seperti yang disoroti Kementerian Dalam Negeri. Situasi demikian terjadi di banyak pemerintahan daerah di seluruh Indonesia.

Ahok mengatakan, lembaga-lembaga penegak hukum dan pengawasan di Indonesia saat ini telah melakukan tindakan pengawasan yang begitu ketat terhadap anggaran setiap lembaga pemerintahan.

Hal itu membuat celah untuk melakukan tindak pidana korupsi anggaran semakin mengecil. Para pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyisipkan anggaran silumannya agar anggaran daerah yang hendak dicairkan, sebagian bisa masuk ke kantung masing-masing.

"Jadi saya bilang kenapa ekonomi melemah? Karena pada takut korupsi, bukan takut belanja. Mau ngatur-ngatur untuk curinya bingung," ujar Ahok di Ruang Pola Bappeda, Blok G Balai Kota, Kamis, 27 Agustus 2015.

Ahok mengatakan hal tersebut dalam diskusi Forkoppimda yang diselenggarakan untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo untuk mempercepat penyerapan anggaran.

Rendahnya serapan anggaran, berimbas kepada melambatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dikarenakan pembelanjaan anggaran, pelaksanaan program-program pemerintah, dan pembangunan infrastruktur menjadi tertunda.

Ahok mengatakan, di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI, tindakan menyisipkan anggaran untuk dikorupsi masih terjadi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2015. Ia mencontohkan ditemukannya anggaran pembangunan Gedung Olahraga (GOR) di Pancoran dengan nilai sebesar Rp48 miliar.

Ia juga mencontohkan anggaran rehab gedung-gedung sekolah sebesar Rp20 miliar. Ahok memastikan anggaran yang harga satuannya telah digelembungkan seperti itu telah ia kunci melalui sistem e-budgeting.

"Kenapa DKI juga penyerapan anggarannya terlambat? Bukan karena alasan APBD baru disahkan bulan Mei, tapi banyak anggaran yang kita kunci karena harga satuannya digelembungkan," ujar Ahok.

Pemerintah Provinsi DKI menjadi salah satu pemerintah daerah yang serapan anggarannya disorot Kemendagri. Hingga pertengahan tahun 2015, serapan anggaran DKI baru 19,4 persen dari total APBD Rp69,28 triliun.

Daerah lain yang disorot adalah provinsi Riau yang saat ini baru mencapai 11,2 persen. Rata-rata realisasi APBD di tingkat provinsi seluruh Indonesia saat ini mencapai 25,9 persen. Di tingkat kabupaten, rata-rata realisasi anggaran adalah 24,6 persen. (ren)