Puluhan Warga Dukung Buwas Maju di Pilkada Jakarta

Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Reno Esnir

VIVA.co.id - Puluhan warga yang mengatasnamakan sebagai Jaringan Budi Waseso (JBW) mendeklarasikan dukungan terhadap Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta pada 2017.

Buwas, sapaan Budi, dianggap sebagai sosok yang pantas untuk menandingi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kemungkinan besar akan mencalonkan diri lagi.

Koordinator JBW, Agus Harta, menuturkan bahwa Buwas memiliki rekam jejak yang bagus saat mengemban suatu jabatan. Baik saat menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri maupun Kepala BNN.

"Alasan itulah yang menjadi landasan berpikir kami untuk membuat Jaringan Budi Waseso untuk memimpin DKI Jakarta di tahun 2017 nanti," kata Agus Harta saat mendeklarasikan dukungan terhadap Buwas di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu, 7 Agustus 2016.

Kendati telah menyatakan dukungan, Agus menyebut pihaknya tidak ingin Buwas maju melalui jalur perseorangan, namun melalui jalur partai. Dia pun berharap bakal ada partai politik yang melirik Buwas untuk diusung sebagai calon gubernur.

"Kami menginginkan ada beberapa partai politik yang mau mengusung Bapak Budi Waseso. Harapan besar kami itu," ujar dia.

Agus pun berujar bahwa jaringannya akan sowan kepada beberapa partai politik seperti PDIP, Demokrat, PKB serta PKS. Bahkan, Agus juga mengaku segera menemui Buwas untuk melakukan komunikasi. Dia mengakui belum pernah berkomunikasi dengan Buwas sebelumnya.

"Insya Allah minggu-minggu inilah," sebut dia.

Sebelumnya, Partai Gerindra memunculkan nama Budi Waseso sebagai salah satu calon untuk maju di Pilkada Jakarta. Mereka berencana menduetkan Buwas dengan Sandiaga Uno.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai pasangan tersebut ideal untuk membangun Jakarta.

"Buwas adalah sosok yang tegas dan bersih dengan leadership yang kuat, sementara Sandiaga Uno sangat menguasai penguatan ekonomi kerakyatan," katanya.