Djarot: Zaman Kami, Tak Ada Lahan Negara untuk Mal

VIVA.co.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, meminta kompetitornya di Pilkada, Anies Baswedan, untuk membuktikan tudingannya terkait tanah negara yang dijadikan pusat perbelanjaan (mal) di Jakarta. Menurut Djarot, sejak Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi, kemudian dilanjutkan oleh Basuki Tjahaja Purnama, tidak pernah ada pembangunan lahan negara yang kemudian dialihfungsikan tidak sesuai peruntukannya.

"Nggak tahu aku. Apa lahan negara dijadikan mal itu di Plaza Senayan mungkin? Tapi tunjukkan saja. Zaman kami ada tidak ada lahan negara dimanfaatkan untuk mal," kata Djarot di Balai Kartini Jakarta, Selasa 28 Februari 2017.

Djarot mengatakan, sebetulnya beberapa waktu lalu Jakarta telah mengajukan lahan negara yang berada di kawasan Kemayoran dan Senayan untuk dikelola Pemprov DKI. Namun karena adanya pertimbangan tertentu, akhirnya DKI tak jadi mengelola.

Padahal, lanjut dia, apabila Pemprov DKI mengelola lahan milik Kementerian Sekretariat Negara itu, sejumlah manfaat bisa dilakukan seperti membangun hunian bagi warga tidak mampu.

"Bahkan waktu itu kami minta bangun Wisma Atlet di Kemayoran itu mau kami ambil. Setelah Asian Games selesai baru kami manfaatkan untuk warga di bantaran sungai. Tapi kan tidak boleh akhirnya dibangun sama pemerintah pusat," katanya.

Pengelolaan dua kawasan tersebut, kata Djarot, sesuai dengan program pemerintah yang akan membangun hunian denga pola vertikal. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menganggap, Ibu Kota sudah tak mungkin lagi membagun pemukiman dengan konsep sejajar karena terbatasnya lahan.

"Pembangunanan perumahan di Jakarta kalau hunian, program kami itu vertikal bukan horizontal. Jadi rumah susun, apartemen. Sebab kalau horizontal gak ada lahanya. Kecuali di pinggir kota Jabodetabek," katanya.

Jokowi Dukung

Polemik persoalan pengelolaan kawasan milik negara di Jakarta tidak kali ini saja disebutkan. Sewaktu Basuki atau biasa disapa Ahok menjadi Wakil Gubernur, kasus serupa sempat terlontar mengenai wacana pemberian lahan milik pemerintah pusat kepada DKI.

Kawasan Senayan yang memiliki luas 2.644.210 meter persegi itu, beberapa lahannya memang sudah dijadikan berbagai fungsi seperti mal, hotel, dan arena olahraga Gelora Bung Karno. Saat itu, Ahok mengatakan Jokowi yang saat itu masih dalam posisi presiden terpilih akan mendukung kebijakan ini.

"Pak Jokowi dukung habis dong. Ini kan hanya meneruskan kebijakan Pak Jokowi saja. Apa yang Pak Jokowi inginkan (sebagai Gubernur DKI), sebelumnya enggak dapat. Kalau sekarang sudah presiden, tinggal tanda tangan saja. Hibah ke DKI," kata Ahok di Balai Kota, Selasa 9 September 2014.

Sebelumnya, Anies merasa tak suka programnya tentang aturan uang muka rumah nol persen ditentang banyak pihak. Hal itu kemudian ia lontarkan kepada Pemerintah DKI Jakarta dengan menyebut banyak lahan negara dijadikan tak sesuai fungsi justru tak diributkan. Meski tak menyebut jelas, Anies mengatakan ada lahan negara di Jakarta dijadikan mal.

"Banyak ruang bisa dipakai. Nanti teknisnya, banyak aturan-aturan yang bisa digunakan. Tanah pemprov saja bisa dipakai untuk mal, tanah negara dipakai mal, kenapa rakyat kecil mau pakai jadi ribut? Kenapa rakyat kecil mau pakai tanah negara jadi ramai? Mau dipakai buat mal, kita semua diam. Tanah negara dipakai buat gedung-gedung besar, kita diam. Kenapa? Kita ini berpihak pada siapa sih, pada rakyat kecil atau pada yang besar-besar?" kata Anies di Jakarta , Sabtu, 25 Februari 2017. (ren)