Satpol PP DKI dan Preman Sekongkol Tarik Pungli PKL

Ilustrasi Satpol DKI sedang tertibkan PKL.
Sumber :
  • VIVA.co.id/M Ali Wafa

VIVA – Ombudsman RI menemukan banyak pelanggaran yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, saat melakukan penertiban pedagang kaki lima.

Pelangaran itu di antaranya, pungutan liar penyalahgunaan wewenang, sampai pembiaran, dan menciptakan lapak-lapak baru di jalur terlarang.

Pelanggaran ini ditemukan Ombudsman saat melakukan investigasi. Berdasar temuan Ombudsman RI, terkuak juga adanya permainan kotor pegawai kelurahan dan kecamatan di beberapa titik di Jakarta. 

Bahkan hasil investigasi tersebut juga ditemukan adanya dugaan relasi antara organisasi kemasyarakatan tertentu, PKL dan oknum Satpol PP terkait pengamanan di lokasi yang dilarang untuk berjualan.

"Keduanya (Ormas dan PKL) berjejaring dengan oknum Satpol PP agar tidak melakukan penggusuran terhadap PKL itu," kata Komisioner Ombudsman RI, Adrianus Meliala, Kamis, 2 November 2017.

Menurut Adrianus, investigasi Ombudsman dilakukan hanya di enam titik, di antaranya di Stasiun Manggarai, Stasiun Jatinegara, Pasar Tanah Abang, Stasiun Tebet, Wilayah Kecamatan Setiabudi dan sekitaran Mal Ambasador.

Investigasi dilakukan pada tanggal 9 dan 10 Agustus 2017, berdasarkan surat tugas Ketua Ombudsman RI Nomor: 860/ORI-ST/VIII/2017 tertanggal 8 Agustus 2017. 

Adrianus mengatakan, investigasi baru dilakukan di enam titik karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pihaknya. Ia memprediksi, tak menutup kemungkinan praktik serupa terjadi di wilayah lainnya. 

"Karena kondisi keuangan kami enggak banyak, tapi kalau di enam titik saja ketemu, kalau di 20 titik ya pasti sama," kata Adrianus.

Adrianus menuturkan, Ombudsman juga telah mewawancara sejumlah pihak dan menganalisia peraturan perundang-undangan. 

Menurut dia, ada sejumlah peraturan yang tak diindahkan petugas  Satpol PP terhadap PKL. Contohnya sering terjadi di kawasan Tanah Abang, Stasiun Manggarai, dan Stasiun Tebet, di mana petugas Satpol PP membiarkan para PKL tetap berjualan di lokasi yang dilarang untuk menggelar lapak. 

"Sementara aparatur Satpol PP tersebut jelas tengah melakukan pemantauan langsung di lapangan," kata Adrianus. 

Menurutnya, berdasarkan Pasal 25 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, "Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/ trotoar, halte, jembatan penyeberangan, dan tempat umum di luar dari ketentuan yang telah ditetapkan".