Komite Pencegahan Korupsi DKI Dianggap DPRD Tak Mendesak

VIVA – Anggota DPRD DKI di Komisi D, Bestari Barus, menilai pembentukan Komite Pencegahan Korupsi Pemprov DKI Jakarta merupakan hal yang sia-sia. Komite itu diresmikan Gubernur Anies Baswedan hari ini.

Bestari mengingatkan Pemprov DKI telah mempunyai Inspektorat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan. Ada juga KPK tingkat provinsi yang bekerja sama dengan Pemprov DKI untuk pencegahan korupsi.

Saat ini, menurut Bestari, Komite Pencegahan Korupsi tidak mendesak dan tidak terlalu dibutuhkan Pemprov DKI. Jika ingin memaksimalkan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Bestari menyarankan, Pemprov DKI memaksimalkan bidang pelayanan.

"Dalam mengentaskan persoalan masyarakat, diperkuat TGUPPnya untuk bidang pelayanan saja seperti KJP, sekarang masih banyak yang belum terima, BPJS juga masih sulit. Jalan masih banyak yang rusak belum diperbaiki, banjir juga belum teratasi. Semestinya itu yang diutamakan," kata Bestari kepada VIVA, Rabu 3 Januari 2018.

Politisi Partai Nasdem itu khawatir, komite ini justru akan mengalami benturan dengan lembaga lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi sama. Banyak permasalahan lain yang menjadi momok di Ibu Kota namun belum tertangani dengan maksimal. Salah satu contohnya yaitu narkoba.

Lantaran itu, menurut Bestari, daripada membuat TGUPP bidang pencegahan korupsi, lebih baik membentuk TGUPP bidang penanggulangan narkoba. "Sebetulnya menurut saya yang penting itu seperti pencegahan narkoba. Kalau korupsi,  kan KPK sendiri sudah berkantor di gedung Pemprov DKI. Jadi nanti apa ini maksudnya," ujar Bestari.

Menurut Bestari, Komite Pencegahan Korupsi bukan hal yang krusial. Tidak adanya komite ini, tidak menjadi masalah bagi DKI. "Ini (Komite PK) ada bagus, enggak ada ya tidak apa-apa, tidak mengurangi bilangan. Saya lebih cenderung kepada narkoba dan juga pelayanan masyarakat. Yang penting Jangan membuat KPK yang ada di situ menjadi merasa tidak nyaman," ujarnya. (ren)