Halo
Pembaca

VIVANetworks

News

Bola

Sport

Showbiz

LifeStyle

Otomotif

Digital

Ragam

Militer

Netizen

Lintas

Informasi

Ombudsman Aceh Desak Dimulainya Kembali Vaksinasi Campak dan Rubella

Rabu, 12 September 2018 | 20:31 WIB
Oleh :
Foto :
  • bbc
Pemerintah Indonesia menggelar program vaksinasi MR sejak pertengahan tahun 2017. - ANTARA FOTO/ RAHMAD

Ombudsman RI perwakilan Aceh mendesak program imuniasi campak dan rubella (MR) di provinsi tersebut dimulai kembali setelah ditunda oleh pelaksana gubernur bulan lalu.

Hal ini disampaikan kepala Ombudsman RI perwakilan Aceh, Taqwaddin setelah menggelar pertemuan hari Rabu (12/09) dengan pemerintah Provinsi Aceh, melalui juru bicaranya Saifullah Abdul Gani, Dinas Kesehatan, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak, UNICEF, dan Rumah Singgah.

Baca Juga

"Kasus ini kemungkinan terjadi karena adanya kesimpang-siuran di masyarakat," kata Taqwaddin.

Dari pemaparan oleh beberapa dokter, Ombudsman menyimpulkan imunisasi MR harus terus berjalan. Pemerintah Aceh disarankan mengeluarkan instruksi agar imuniasi bisa dilaksanakan.

Vaksinasi MR di Aceh ditunda setelah pelaksana Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Agustus lalu memerintahkan program ini ditunda, untuk memastikan vaksin yang dipakai mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kepala Biro Humas Provinsi Aceh, Rahmad Raden, menyatakan kondisi di Aceh belum dikategorikan darurat.

Diberitakan pula bahwa pelaksana gubernur Aceh masih menunggu keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.

MUI sendiri sudah mengeluarkan fatwa pada 21 Agustus yang isinya menyebutan vaksin MR di Indonesia mengandung enzim babi, tapi penggunaannya dibolehkan karena beberapa alasan, di antaranya sejauh ini tak tersedia vaksin yang benar-benar halal dan juga untuk mencegah efek negatif jika anak tak diimunisasi.

Tapi wakil ketua MPU Aceh, Tgk Faisal Ali, mengutarakan bahwa fatwa MUI memang memperbolehkan vaksin MR, namun ini tidak mutlak.

Pemakaian vaksin yang tidak halal itu harus memenuhi tiga syarat, yaitu memang tidak tersedia vaksin yang halal, dalam kondisi darurat, dan kondisi hajat, kata Faisal Ali kepada wartawan di Aceh, Hidayatullah, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

"Untuk menentukan semua itu harus ada keterangan ahli, menteri kesehatan harus mencari pakar seorang Muslim yang taat kepada agama, dialah yang menganalisis. Sebenarnya MUI pun tidak melabelkan (vaksin) itu halal," kata Faisal Ali.

Pembekuan program imunisasi dikhawatirkan akan membuat sekitar 1,5 juta anak di Aceh usia sembilan bulan hingga 15 tahun terancam terkena rubella.

Lihat artikel asli
Read more...
Topik Terkait
Saksikan Juga
Terpopuler