Ulama Banten Diminta Tak Terprovokasi Pembakaran Bendera
- Diki Hidayat
VIVA - Kapolda Banten Brigadir Jenderal Polisi Teddy Minahasa Putra meminta kepada kiai dan ulama sepuh se-Banten supaya tidak terprovokasi insiden pembakaran bendera di Garut, beberapa waktu yang lalu. Upaya ini disampaikan saat dia mendatangi kiai dan ulama sepuh se-Banten.
"Bangsa ini dibangun dibesarkan atas kesepakatan ulama, ada paham lain, ideologi lain yang ingin merubah Pancasila itu jadi ancaman terbesar Indonesia," ujar Teddy dalam keterangannya, Minggu, 28 Oktober 2018.
Dalam pertemuan itu, Teddy menyampaikan hasil pengungkapan kasus Polda Jawa Barat mengenai insiden pembakaran bendera. Menurut dia, peristiwa pembakaran bendera dengan kalimat tauhid di Garut adalah bendera milik Hizbut Tahrir Indonesia.
Kepolisian meyakini bendera yang dibakar adalah milik HTI berdasarkan hasil pemeriksan. Dia tidak ingin akibat peristiwa tersebut bergejolak sehingga mengancam persatuan umat.
"Saya tegaskan yang dibakar di Garut itu bukan bendera tauhid. Itu bisa dipastikan dari pemeriksaan, saksi, pelaku yang mengibarkan bahwa itu adalah bendera HTI," kata dia.
Dia menegaskan, pemerintah telah menetapkan HTI sebagai organisasi yang dilarang di Indonesia.
Sementara itu, Ulama Provinsi Banten sepakat tidak terprovokasi insiden pembakaran bendera di Garut, Jawa Barat. Pernyataan sikap itu disampaikan di depan Masjid Agung Banten, tempat Sultan Maulana Hasanuddin dimakamkan di Kasemen, Kota Serang, Banten.
Para ulama itu, antara lain Ketua MUI Banten AM Romli, Kiai Matin Syarqawi, Kiai kharismatik Abuya Muhtadi, tokoh pendiri sekaligus ulama Banten Embay Mulya Syarief, dan para pengurus MUI kabupaten/kota.
"Kepada umat muslim di Indonesia agar saling menahan diri dan tidak terprovokasi," kata AM Romli.
Di kesempatan itu, disampaikan tiga pernyataan sikap. Pertama, bendera yang dibakar milik HTI. Kedua, para ulama di Banten mengajak sesama umat Islam menahan diri dan tak terprovokasi. Ketiga, para ulama di Banten mengajak semua pihak berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.