Eks Koordinator KontraS: Andika Momongan Hendropriyono

VIVA - Mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar mempertanyakan pemilihan Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat.

Dia mengakui, pemilihan tersebut adalah hak presiden akan tetapi bukan berarti tidak melekat syarat akuntabilitas terhadap nama tersebut.

"Nama Andhika bukan sosok yang berprestasi dalam tubuh TNI. Nama ini jelas nama momongan belaka. ‘Gelondotan’ di balik punggung politik AM. Hendropriyono," kata Haris kepada wartawan, Kamis, 22 November 2018.

Haris menuturkan, Hendropriyomo adalah mantan tentara. Dalam catatan HAM di Indonesia, penuh dengan latar belakang peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Misalnya kasus Munir, kasus Talangsari 1989.

Tak hanya itu, dalam penanganan terorisme, Hendro juga yang menyerahkan WNI terduga teroris ke Amerika tanpa kejelasan prosedur hukum. Hendro menjadi pendukung Jokowi setidaknya sejak masa pencalonan Gubernur DKI Jakarta. "Maka, jelas bahwa Andika bukan sosok yang tepat memimpin KSAD," tegas dia.

Haris yakin, tentara AD akan digiring untuk melindungi kepentingan rezim Jokowi, apalagi jelang Pemilu 2019. Potensi main gebuk akan besar sekali. "Kita ingat bagaimana Orde Baru mengandalkan tentara. Hendro adalah lulusan Orba. Jadi, rumus dan jurusnya nanti akan mirip, paling senjatanya aja yang agak berubah," katanya.

Kalau memang Jokowi kesatria, Haris menantang mantan Wali Kota Solo itu untuk menjelaskan ukuran dan akuntabilitas pemilihan nama tersebut. "Kenapa Andika dipilih, ada banyak jenderal dalam KSAD yang bagus dan cerdas. Kenapa Jokowi harus gugurkan kapasitas mereka hanya karena Hendropriyono?" ujarnya mempertanyakan.

"Pantas saja kasus Munir tidak selesai, pantas saja kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat tidak tuntas, karena Jokowi memang menikmati bangunan rezim dari orang yang melanggar HAM," katanya menambahkan.

Haris mendesak DPR untuk mempertanyakan keputusan Jokowi atas pemilihan nama Andika sebagai KSAD TNI. Masyarakat harus bisa melihat potensi dampak buruk ke depan.

"Janganlah TNI dikorban untuk politik praktis lagi. Bangsa ini tidak akan maju jika masalah akal sehat, keadilan dan kebenaran ditutupi." (mus)