Ketua DPR Buka-bukaan Soal Mahar Politik Parpol Puluhan Miliar

VIVA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Bambang Soesatyo buka-bukaan penyebab banyaknya kepala daerah dan anggota dewan yang terjaring KPK. Dia menganggap mahar politik  yang menyebabkan kader partai melakukan korupsi.

Bambang pun menjelaskan mahalnya biaya politik partai seperti kegiatan musyawarah nasional (munas), rapat pimpinan nasional (rapimnas), rapat kerja nasional (rakernas) dan lainnya, menjadikan peluang korupsi terjadi. Dia menjabarkan, setoran mahar politik yang diberikan minimal Rp50 miliar.

"Kenapa praktik korupsi terjadi di parpol, karena banyak agenda. Munas, rapimnas, rakernas semua membutuhkan biaya. Itu dibebankan kepada kader yang duduk di daerah maupun di DPR," kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu di Jakarta Selatan, Selasa 3 Desember 2018.

Selama ini, kata Bamsoet, sumber pendanaan partai diperoleh dari tiga hal. Pertama sumbangan anggota partai, sumbangan sukarela tanpa tekanan, baik dari perorangan maupun perusahaan yang diatur undang-undang, ketiga dari negara yang tercantum dalam APBN. 

Lebih lanjut dijelaskan Bamsoet, mahar politik menjadi budaya politik transaksional, yang terjadi di dalam tubuh parpol itu sendiri. Bamsoet menyebutkan, tarif untuk menjadi wali kota, bupati dan gubernur mencapai ratusan Miliar.

"Kemarin itu untuk bupati, wali kota paling murah tarifnya Rp5 miliar, untuk gubernur bisa sampai ratusan miliar, bahkan ada yang sampai Rp200 miliar dan paling minim Rp50 miliar," katanya.