Jokowi Serukan Hati-hati di Tahun Politik, Hoax Diproses Hukum
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian dan lembaga, serta instansi terkait agar berhati-hati. Sebab, pada 2019, ada perhelatan besar bangsa Indonesia, yaitu pemilu presiden dan pemilu legislatif.
Jokowi, sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, mengingatkan agar para menteri disilakan beraktivitas yang tidak mengganggu pelaksanaan pemilu, tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang justru berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.
"Tidak hanya para menteri dan kepala lembaga-lembaga pemerintahan dan juga semua stakeholder yang terlibat dalam pemilu, harus sama-sama melakukan hal ini; apakah itu KPU, Bawaslu, DKPP, kemudian masyarakat, para pemimpin partai politik, para kontestan, itu harus sama-sama semua mempunyai tanggung jawab yang sama," kata Wiranto di Istana Negara, Jakarta, Senin 7 Januari 2019.
Dia menambahkan, gangguan keamanan laten, seperti radikalisme dan terorisme, masih tetap menjadi perhatian pemerintah saat ini. Namun, perkembangan teknologi seperti media sosial melahirkan persoalan baru.
Hal itu diakui Wiranto, menjadi persoalan yang bisa membuat pelaksanaan pemilu tidak tenang, apalagi menyangkut kabar bohong atau hoax. Penegakan hukum diarahkan untuk mengatasi persoalan itu.
"Kalau kita bicara agak rinci masalah hoax, harus kita selesaikan dengan cara-cara hukum dan tindakan yang tegas, karena hoax itu jelas akan mengacaukan bagaimana opini publik," katanya.
Politik identitas juga, menurutnya, sangat rawan. Sebab, pola seperti ini justru mengarah pada disintegrasi bangsa yang selama ini dijaga dan dirawat. "Politik identitas itu sebenarnya mengingkari kebinekaan kita, Bhinneka Tunggal Ika," kata Ketua Dewan Pembina Partai Hanura itu. (asp)