Halo
Pembaca

VIVANetworks

News

Bola

Sport

Showbiz

LifeStyle

Otomotif

Digital

Ragam

Militer

Netizen

Lintas

Informasi

4 Kontroversi Sukmawati dari Ijazah Palsu hingga Pernyataan soal Nabi

Selasa, 19 November 2019 | 16:42 WIB
Foto :
  • ANTARA Foto/Meli Pratiwi
Sukmawati Soekarnoputri

VIVA – Putri mantan Presiden Soekarno (Bung Karno), Diah Mutiara Sukmawati Sukarnoputri alias Sukmawati kembali menjadi perbincangan publik karena pernyataannya yang menimbulkan kontroversi. Bahkan berujung pada laporan polisi.

Sukmawati dilaporkan ke polisi bukan kali ini saja, tapi pada tahun 2018 lalu juga pernah dipolisikan. Lagi-lagi, Sukma dilaporkan terkait kasus yang sama, yakni dugaan penistaan agama atau disangkakan Pasal 156a KUHP. Sebelum dua kasus ini, ada kasus lain yang melibatkannya dengan polisi.

Baca Juga

Ijazah palsu

Pada 4 November 2008 lalu, Sukmawati yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PNI Marhaenisme pernah dilaporkan ke Bareksrim Polri oleh Bawaslu atas dugaan penggunaan ijazah palsu.

Dia diduga memalsukan ijazah SMA 3 Jakarta untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg). Padahal empat tahun sebelumnya, dia sempat menggunakan ijazah SMA 22 Jakarta saat mendaftar sebagai caleg. Namun Kepala Bareskrim saat itu, Komjen Polisi Susno Duadji menghentikan penyidikan atas laporan tersebut. Alasannya karena kurang bukti.

Melaporkan Rizieq Shibab

Sementara pada Oktober 2016 lalu, Sukmawati melaporkan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shibah ke Bareskrim Polri terkait penistaan Pancasila. Sukmawati melaporkan Rizieq atas pernyataannya yang menyebut bahwa 'Pancasila Soekarno Ketuhanan ada di pantat, sedangkan Pancasila Piagam Jakarta Ketuhanan ada di kepala'.

Menurutnya, pernyataan yang dikeluarkan Rizieq saat Tablig Akbar FPI pada saat itu tidak santun, kasar dan tidak terhormat. Apalagi sebagai pimpinan organisasi masyarakat, menurut dia, Rizieq tak pantas mengucapkan hal tersebut karena bisa memberi dampak buruk kepada generasi muda.

Sukmawati pun melaporkan Rizieq dengan sangkaan melanggar Pasal 154a KUHP tentang Penondaan Lambang Negara. Sementara bareskrim Polri melimpahkan kasus tersebut ke Polda Jawa Barat. Pada Mei 2018, kasus tersebut diberhentikan oleh Polda Jawa Barat.

Read more...
Topik Terkait
Saksikan Juga
Terpopuler