Tweet-nya Dinilai Dukung LGBT, Gerindra Bersuara

Direktur Advokasi dan Hukum BPN, Sufmi Dasco Ahmad.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Ridho Permana

VIVA – Tanda pagar (tagar) #ShameonYouGerindra menjadi trending topic di Twitter pada Jumat, 29 November 2019. Hebohnya tagar tersebut ternyata dipicu cuitan dari akun resmi Gerindara.

Akun tersebut pada Kamis, 28 November 2019 lalu menulis penolakannya terhadap keputusan Kejaksaan Agung terkait calon pegawai negeri sipil (PNS) dengan orientasi seksual Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT). Gerindra menyatakan bahwa kaum LGBT berhak mendapatkan semua haknya sebagai warga negara. Salah satunya hak yang tidak mereka peroleh adalah hak untuk mengekspose dan mengembangkan perilakunya bersama dan kepada masyarakat umum.

Lebih lanjut bunyi cuitan itu menyebutkan bahwa penolakan yang dilakukan terhadap kaum LGBT sebagai PNS oleh Kejaksaan Agung sangat tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Menurutnya, Semua WNI mempunyai hak dan kewajiban. Adapun kewajiban dasar LGBT adalah menghormati dan mengikuti hukum serta nilai tertinggi di Indonesia, yakni nilai dan norma Pancasila.

"@KejaksaanRI sebagai salah satu lembaga hukum seharusnya sangat memahami dasar hukum terhadap masalah penolakan LGBY menjadi CPNS ini. #SuaraGerindra," tulis akun tersebut.

Cuitan tersebut sontak menimbulkan kehebohan di lini massa. Warganet pro kontra menanggapi cuitan tersebut.

Tanggapan Gerindra

Menanggapi kehebohan itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan bahwa partainya menolak LGBT. Selain itu, juga menolak segala kampanye LGBT yang bertentangan dengan norma.

"Partai Gerindra jelas menolak LGBT. Juga menolak kampanye-kampanye LGBT yang bertentangan dengan agama mana pun serta norma-norma yang hidup dan tumbuh di masyarakat," tulis dia dalam akunnya di Twitter.

Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra, Sufmi Dasco ikut menjelaskan. Menurut dia, cuitan admin akun Twitter Gerindra cuma menekankan bahwa semua orang punya hak yang sama, termasuk untuk menjadi PNS.

"Kami sudah tanya. Tak ada maksud kecuali mereka ini ingin menyatakan semua pihak mempunyai hak yang sama di muka hukum, sehingga kemudian timbullak cuitan Twitter itu," kata dia di kompleks DPR/MPR RI, Jumat, 29 November 2019, dikutip dari VIVAnews.

Sufmi menyatakan bahwa Gerinda dengan tegas menolak perilaku LGBT. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa cuitan tersebut kurang spesifik, sehingga menimbulkan salah persepsi di kalangan warganet. Dia pun mengakui bahwa hal itu tak terlepas dari kesalahan pimpinan Gerindra karena kurang melakukan kontrol.

"Soal cuitan Twitter tersebut karena mereka kurang spesifik menyampaikan tweet dan maksud dan tujuan, sehingga mendapatkan persepsi yang salah adalah kesalahan kami sebagai pimpinan yang karena kesibukan sehari-hari kadang kamu kurang kontrol," tuturnya.

Karena itu, dia berjanji akan memperbaikinya supaya lebih terkendali. Selain itu, juga untuk menghindari kejadian yang tak diinginkan.