Jawaban Jokowi Dituding Bagi-bagi Proyek di Ibu Kota Baru

VIVA – Salah satu yang dipersoalkan oleh sejumlah pegiat lingkungan baik nasional dan lokal di Kalimantan Timur, adalah pembangunan Ibu Kota Negara yang baru di kawasan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara adalah bagi-bagi proyek. 

Atas tudingan itu, Jokowi mengatakan pembangunan Ibu Kota RI yang baru itu adalah ide besar. Melibatkan banyak pihak, tanpa semuanya harus ditanggung negara. 

"Kalau pikirannya negatif tok ya repot, bagi-bagi proyek ya harus dibagi. Masa kita kerjain sendiri, APBN abis lah. Artinya keterlibatan di luar pemerintah itu sangat diperlukan," jelas Presiden Jokowi, dalam diskusi dengan wartawan, di Novotel Hotel Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu 18 November 2019.

Butuh dana besar

Menurut Jokowi, membangun Ibu Kota Negara baru, menurutnya butuh anggaran yang sangat besar. Tapi tidak bisa dibebankan semua ke negara yang membuat APBN terganggu. 

"Kita ingin mencari sumber pendanaan yang semua negara melakukan. Tidak memberi beban ke negara tapi barang jadi," tuturnya.

Melalui kerja sama

Itu bisa melalui Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) atau melalui inveatasi swasta, yang jumlahnya banyak. 

Dia mencontohkan, ada yang menawarkan transportasi non-fosil yang sudah dikembangkan untuk digunakan di Ibu Kota Negara yang baru tersebut. 

"Ada yang pengen mendirikan universitas ya silakan, ngapain kita keluar uang kalau ada dari non-APBN bisa," jelas Jokowi. 

Kepala Negara mengatakan, model pembangunan Ibu Kota Negara yang baru lewat model ini terus dikembangkan. Maka harus dibangun kepercayaan, dan pihak swasta didorong ikut serta dalam pembangunan. 

Ada keluarga Prabowo di Ibu Kota Baru

Sejumlah nama politisi nasional dan lokal yang diduga kuat akan mendapat keuntungan dari ide megaproyek Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibukota. Jokowi melontarkan ide tersebut pada 29 April 2019 menjelang sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), hanya berselang 12 hari setelah pencoblosan pemilu presiden pada 17 April 2019. 

Salah satunya adalah keluarga Prabowo Subianto. Disebut,  Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo serta Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono yang merupakan keponakan dari Prabowo, disebut akan mendapat keuntungan besar dari ide tersebut. 

Kajian selama lebih dari tiga bulan ini dilakukan koalisi masyarakat sipil yakni JATAM Nasional, JATAM Kalimantan Timur, WALHI Nasional, Walhi Kalimantan Timur, Trend Asia, Forest Watch Indonesia, Pokja 30, dan Pokja Pesisir dan Nelayan.