Berkaca dari Wilayah Natuna, DPR Diminta Setujui Anggaran Patroli Laut

VIVA – Polemik di Natuna masih terus bergulir. Masuknya kapal-kapal nelayan milik China ke peraiaran Natuna Kepulauan Riau semakin meresahkan. Pasalnya, tak hanya masuk perairan secara ilegal, kapal-kapaal milik China itu juga menangkap ikan di Natuna bahkan dengan membawa coast guard. 

Terkait hal itu, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin meminta DPR terutama Komisi I Hadir di Natuna, dan tidak hanya menyindir dan membuat kegagalan saja. Karena untuk menjaga perairan Indonesia dibutuhkan armada yang kuat.

"Pada posisi ini lah DPR mesti ada, supaya memastikan bahwa ketika kita bicara soal bangsa dan negara tentang kedaulatan RI, sudah selesai itu urusan warna-warna putih merah, kuning hijau partai dan lain-lain, untuk kepentingan negara kita harus bersatu," kata Ngabalin saat diskusi di kawasan, Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu 12 Januari 2020.

Ngabalin menambahkan seharusnya DPR dalam hal ini Komisi I membantu pemerintah untuk meningkatkan anggaran untuk jangan perbatasan dan peremajaan alutsista laut. Karena masih ada kapal kapal dan senjata TNi buatan tahun 50 an masih dipakai saat ini.

"Komisi I wajib hukumnya untuk bicara kepada pemerintah, dan menyetujui usulan usulan pemerintah terhadap alokasi anggaran untuk kepentingan kepentingan Angkatan Laut di sekitar Natuna dan daerah-daerah lainnya," ujar Ngabalin.

Selain itu politikus partai Golkar ini memastikan keamanan nelayan nelayan Indonesia yang akan berangkat ke ZEE wilayah perairan Natuna, untuk melakukan penangkapan ikan.

"Pesan yang disampaikan Pak Presiden kemarin itu adalah konsentrasi pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan keamanan terhadap nelayan nelayan kita yang ada di Natuna dan seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.

Tak hanya itu menurut Ngabalin pemerintah juga akan memberikan bantuan pada para nelayan yang melakukan penangkapan ikan di Natuna, dan yang ada di seluruh Indonesia agar tetap bisa melaut dan menangkap ikan secara legal.

"Presiden memberikan kepastian kepada seluruh rakyat Indonesia dalam pesan kemarin bahwa nelayan Indonesia akan dikawal, nelayan Indonesia akan diberikan fasilitas dan nelayan Indonesia melalui menteri KKP," katanya.