FPI dan PA 212 Bakal Geruduk Kedubes India, Ini Tuntutannya

VIVA – Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF U) dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 akan melakukan aksi di Kedutaan Besar India di Jakarta hari ini, Jumat, 6 Maret 2020. Aksi ini dilakukan memprotes kekerasan terhadap umat Muslim di India.

"Menyerukan umat Islam Indonesia untuk melakukan aksi protes ke Kedutaan Besar India di Jakarta pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2020," dalam keterangan tertulis bersama FPI, GNPF U dan PA 212.

Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya mengaku telah menerima surat pemberitahuan terkait aksi yang akan dilakukan Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF U) dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 di depan Kedutaan Besar India di Jakarta pada hari ini.

"Surat pemberitahuan sudah diterima," ucap Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus saat dikonfirmasi wartawan dikutip dari VIVAnews.

Dalam pernyataan pers yang ditandatangi oleh Ketua Umum FPI, Ahmad Shobri Lubis, Ketua Umum GNPF, U Yusuf M Martak, dan Ketua Umum PA 212, Slamet Ma'arif, disebutkan sikap ketiga organisasi masyarakat itu. Mereka juga mengemukan sejumlah tuntutan. 

Berikut tuntutan FPI, GNPF, dan PA 212:  

Pertama, Mengutuk keras dan mengecam berbagai tindakan kekerasan dan presekusi yang dilakukan oleh kelompok Hindu Radikalis Ekstrimis dan penguasa India terhadap 
Umat Islam India.

Kedua, mendesak Pemerintah India untuk mencabut UU Kewarganegaraan yang telah digunakan oleh kelompok Hindu radikalis ekstrimis India sebagai instrumen untuk melakukan berbagai tindakan presekusi terhadap umat Islam India

Selain itu, mendesak Pemerintah India untuk segera menghentikan berbagai tindakan persekusi terhadap Umat Islam India.

Pemerintah India juga didesak untuk segera menangkap para pelaku persekusi termasuk di dalamnya pimpinan kelompok radikalis ekstrimis yang mensponsori berbagai 
tindak kekerasan.

"Mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah politik terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh kelompok Hindu Radikalis Ekstrimis dan Intoleran di India," katanya.