Masyarakat Perlu Edukasi Protokol Kesehatan New Normal

VIVA –  Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR, Achmad Baidowi, meminta kepada pemerintah supaya mensosialisasikan rencana new normal untuk kegiatan usaha secara lebih masif. Menurut dia, informasi ini penting agar masyarakat dan pelaku usaha juga mengerti tata cara baru beraktivitas ke luar rumah selama masa pandemi COVID-19.

"Agar pemerintah melakukan simulasi dan sosialisasi yang massif kepada masyarakat terkait new normal agar terbiasa. Selain itu, pemenuhan terhadap infrastruktur, fasilitas kesehatan serta kecukupan tenaga medis harus mendapat perhatian khusus. Mengingat kondisi setiap daerah tidak sama," kata Baidowi, Selasa 2 Juni 2020.

Menurut Baidowi, penjelasan mengenai protokol kesehatan perlu dimengerti masyarakat. Jangan sampai new normal ini dianggap bahwa situasi sudah berlangsung seperti biasa.

"Mengingat new normal ada pembatasan orang dalam beraktivitas sebagai konsekuensi jaga jarak, maka dikhawatirkan akan terjadi pengurangan tenaga pekerja yang berimbas pada PHK," kata Baidowi yang juga Anggota DPR yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan.

Sebelumnya diketahui, pemerintah terus menggaungkan rencana penerapan kehidupan normal baru atau new normal di Indonesia. Langkah itu dilakukan sebagai upaya mendorong masyarakat hidup sehat dan produktif di tengah masih mewabahnya COVID-19. Berdasarkan definisi pemerintah, new normal adalah beradaptasi dengan lingkungan, dalam bentuk perubahan perilaku diri menjadi lebih disiplin, menjaga kebersihan dan menaati peraturan protokol kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato sebelumnya juga telah menyebutkan, pola hidup baru itu disiapkan guna menggerakkan kembali aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat sambil menunggu obat atau penawar dari virus itu ditemukan dan bisa digunakan.

"Selama vaksin belum ditemukan, imunisasi belum dilaksanakan maka, diperkirakan membutuhkan waktu dan oleh karena itu disiapkan normal baru," kata dia saat telekonferensi usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pekan lalu.

Baca juga: Pemerintah Indonesia Tak Berangkatkan Jemaah Haji 2020