RUU HIP: Mengapa Ormas Islam Cemas Indonesia Jadi Negara Sekuler?
- bbc
Penolakan terhadap rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dari kelompok Islam terus muncul, walau mayoritas fraksi di DPR mengklaim sudah menarik diri dari pembahasannya.
Ormas yang melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, menentang RUU pada Rabu (24/06) adalah Front Pembela Islam.
Protes ini dilakukan menyusul pendapat kontra ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, salah satunya tentang Indonesia yang berpotensi menjadi negara sekuler.
- Pemerintah tunda bahas RUU Haluan Ideologi Pancasila dengan DPR
- Pemilu 2019: `Pertarungan Pancasila vs khilafah` laku karena pemilih `belum rasional`
- Pancasila: Mengapa siswa jadi wajib nyanyikan Indonesia Raya?
Salah satu kekhawatiran ormas Islam adalah hilangnya makna sila pertama Pancasila tentang `Ketuhanan Yang Maha Esa`.
Kecemasan itu merujuk pasal 7 RUU HIP yang menyebut bahwa seluruh nilai dalam Pancasila dapat dikristalisasi menjadi nilai gotong royong.
Jika penyederhanaan itu disahkan, menurut Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmad, Indonesia akan bertransformasi menjadi negara sekuler.
"Pasal Ketuhanan Yang Maha Esa akan hilang. Kami khawatir ada celah negara ini tidak mengenal atau tidak mementingkan Tuhan," ujarnya kepada wartawan BBC News Indonesia, Abraham Utama.
"Padahal, semua negara yang baik, keyakinan pada Tuhan itu yang paling utama, untuk Amerika Serikat sekalipun," kata Dadang.
Pendapat Dadang itu mengacu pada konstitusi sejumlah negara bagian di AS, antara lain California, Florida, dan Washington, yang menyebut istilah `Tuhan Yang Maha Esa`.
Dadang menilai, seluruh sila dan makna yang terkandung dalam Pancasila tak perlu lagi diutak-atik. Karena pada pendiri bangsa sudah menyepakati Pancasila, kata dia, masyarakat Indonesia kini tinggal mengimplementasikannya.
"Dulu tahun 1945 sudah ada konsensus, kalau sekarang dibuka, akan terjadi lagi silang pendapat. Masyarakat tidak akan fokus memperbaiki dan membesarkan bangsa. itu akan membuka luka lama," ucap Dadang.
Penyederhanaan Pancasila menjadi trisila maupun ekasila seperti yang tercantum dalam draf RUU HIP juga mengesampingkan Undang-Undang Dasar 1945, kata Hamdan Zoelva, Ketua Pimpinan Pusat Syarikat Islam.
Menurut Hamdan, jika para anggota DPR penyusun draf itu memahami logika hukum ketatanegaraan, sila Ketuhanan Yang Maha Esa akan tetap menjadi dasar Indonesia.