Muhammadiyah Minta Jangan Ada Pelemahan di Tubuh KPK

VIVAnews - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, meminta masyarakat untuk tidak terus berpolemik dalam seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Muhammadiyah berharap Presiden dan DPR memilih calon pimpinan KPK yang bersih.

Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK dijadwalkan menyerahkan sepuluh nama kandidat kepada Presiden Joko Widodo, Senin, 2 September 2019. Kesepuluh nama capim KPK itu adalah hasil terakhir yang diperoleh pansel, setelah memulai seleksi hingga tahapan-tahapan tes.

"Jangan terus berpolemik, kita berharap Presiden, DPR itu betul memilih calon pimpinan KPK yang terbersih, terbersih dari yang ada. Karena kita berharap KPK ke depan harus lebih baik mestinya karena sudah beberapa periode," kata Haedar di Malang, Senin, 2 September 2019.

Haedar mengatakan, KPK adalah lembaga yang didirikan pascareformasi untuk memberantas korupsi. Dia berharap tidak ada pelemahan di tubuh lembaga antirasuah itu. Salah satu jalan adalah memilih pimpinan KPK yang memiliki komitmen tinggi.

"Jangan sampai lembaga yang dulu dihadirkan oleh reformasi untuk pemberantasan korupsi ini terus mengalami pelemahan. Karena orang yang dihadirkan lembaga pemberantasan korupsi ini orang-orangnya, misalkan yang hadir tidak punya komitmen tinggi," ujar Haedar.

Muhammadiyah sejauh ini percaya bahwa sepuluh nama kandidat pimpinan KPK yang diserahkan ke Presiden memiliki integritas tinggi. Calon pimpinan KPK diminta bertanggung jawab atas pemberantasan korupsi. Sebab, seleksi calon pimpinan KPK menjadi pertaruhan bangsa dalam mencari pimpinan KPK yang bersih.

"Saya percaya negeri ini masih banyak elite, termasuk calon KPK nanti ketika terpilih, nanti betul memiliki integritas. Jadi dia harus bertanggung jawab bahwa pemberantasan korupsi adalah pertaruhan bangsa. Saya pikir monggo segala aspirasi sudah sampai, insya Allah Presiden arif untuk memahami aspirasi itu nanti juga DPR," tutur Haedar.

Haedar menegaskan, semua elite agar melepas semua kepentingan jangka pendek maupun kepentingan sektoral di tubuh KPK. Dia berharap KPK tak menjadi tempat perebutan kepentingan yang sempit oleh para elite.

"Poinnya semua pihak harus melepaskan dari kepentingan-kepentingan jangka pendek dan kepentingan sektoral terhadap KPK dan juga terhadap institusi negara lain. Jangan sampai KPK dan lembaga pemerintahan itu jadi tempat perebutan kepentingan yang naif, yang sempit, yang kemudian menghilangkan dan mengeliminasi kepentingan bangsa yang lebih besar," kata Haedar.