Menko Polhukam: Pemerintah Tak Langgar HAM di Papua

VIVA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Moh. Mahfud MD, berharap situasi di Papua pada 1 Desember nanti berjalan kondusif. Seperti diketahui, pada tanggal itu, Organisasi Papua Merdeka biasa menggelar perayaan ulang tahunnya.

"Ya mudah-mudahan baik-baik saja," kata Mahfud di Jakarta Pusat, Selasa 19 November 2019.

Mahfud menegaskan apa yang dilakukan oleh pemerintah di Papua terkait keamanan adalah penegakan hukum biasa. Dia menekankan pemerintah tidak melanggar hak asasi manusia di Papua.

"Satu, separatis, itu bukan pelanggaran HAM. Tapi penegakan hukum. Orang separatis kan saya sudah sebut," ujar dia.

"Kita punya UU juga, keamanan dan ketertiban, yang menjamin memberi hak kepada negara untuk melakukan langkah-langkah keamanan. Jadi bukan pelanggaran HAM," katanya.

Menurut mantan hakim Mahkamah Konstitusi ini, jika ada pelanggaran HAM di Papua, itu terjadi antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain.

"Nah yang saya katakan, pelanggaran HAM di Papua itu terjadi secara horizontal. Itu antar kelompok dengan kelompok lainnya di tingkat rakyat sendiri. Itu tidak bisa dibantah," kata dia.