Wapres: Tes CPNS Diperketat untuk Hindari Paham Radikal

VIVA – Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, salah satu cara untuk menangkal paham radikal di lingkungan pemerintahan harus dimulai dari seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Seleksi ini bakal digelar pada tahun 2020.

"Pertama, tentu yang kita lakukan di dalam pelaksanaan rekrutment ASN (aparatur sipil negara), supaya jangan sampai ASN terpapar radikalisme," kata Ma'ruf di Malang, Jawa Timur, Rabu, 27 November 2019.

Seleksi CPNS bakal lebih diperketat. Bila dalam seleksi ditemukan banyak CPNS yang terpapar radikalisme, pemerintah bakal melakukan deradikalisasi. Tujuannya untuk menghilangkan pikiran menyimpang dari para CPNS.

Ma'ruf juga mengajak berbagai perguruan tinggi di Indonesia melakukan hal serupa, yakni gerakan antiradikalisme sejak seleksi calon mahasiswa baru. Menurutnya, radikalisme telah menyangkut semua kalangan. Maka penanganannya harus oleh semua pihak. Dari hulu ke hilir, dari semua lembaga terkait dan juga untuk masyarakat dan media sosial.

"Kalau perguruan tinggi pelakunya yang akan melakukan radikalisme adalah mahasiswa, yaitu kaum millenial. Oleh karena itu, kita akan galakkan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia," ujarnya.

Berdasarkan kajian pemerintah, katanya, indikasi radikalisme di kalangan pendidikan bermula dari mata pelajaran yang mengandung ajaran radikalisme. Untuk itu, dia meminta Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan wajib menelusuri kemudian memperbaiki sistem.

"Ajaran yang mengandung radikalisme jenjangnya di SD, bahkan di PAUD juga ada cara-cara mengajarkannya. Bahkan pernah ada muncul di bab soal ujian. Pernah muncul. Jadi, kita perlu waspadai," kata Ma'ruf.