Megawati Minta ke Jokowi, Badan Riset Inovasi Jangan Dikelola Asing

VIVA – Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, dibentuk dan di bawah Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). Nantinya, semua kementerian dan lembaga yang memiliki lembaga riset, akan disatukan di badan ini.

Hanya saja, Presiden RI ke-5 yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Pengembangan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri, meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk BRIN ini lebih mempercayakan peneliti-peneliti Tanah Air. Tidak langsung diberikan ke pihak asing.

Itu dikatakan Megawati, saat menjadi pembicara dalam Pembukaan Rakornas Kemenristek/ BRIN tahun 2020, di kawasan Puspitek, Serpong Tangerang Selatan Banten, Kamis 30 Januari 2020.

"Saya ingin mengatakan jangan nantinya kita lebih dulu langsung melakukan kerja sama dengan teman-teman sahabat-sahabat dari luar, kita gunakan dulu keseluruhannya dari anak negeri ini," kata Megawati, dalam pidatonya.

Ia menceritakan, saat menjadi Wakil Presiden RI tahun 2000 sempat juga diberi tahu bahwa Indonesia harus menjadi tuan rumah olimpiade sience. Ternyata, banyak anak-anak Indonesia yang memiliki prestasi, baik individu maupun kolektif.

Megawati yang juga Ketum PDIP itu juga mengatakan, tidak sedikit putra putri bangsa yang memiliki keahlian di bidang-bidang keilmuan yang berat. Seperti ahli metalogi, ahli nuklir hingga ahli minyak. Maka potensi itu harus diutamakan, di awal BRIN berdiri. Tidak justru langsung diserahkan ke asing.

"Indonesia bukan berarti anti asing, sayapun tak anti asing termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi. Tapi tentunya kerja sama harus berpegang pada prinsip kedaulatan negara," tegasnya.

Megawati pun mengutip pernyataan Presiden Jokowi pada awal Januari 2020 lalu, bahwa kedaulatan NKRI adalah harga mati. Maka menurutnya, kedaulatan juga harus dibangun dalam bidang riset dan teknologi dengan memberi kepercayaan penuh pada putra dan putri terbaik Tanah Air bukan ke asing.

Ia kemudian mengisahkan, saat proklamator yang juga Presiden RI pertama Soekarno atau Bung Karno hendak membangun Gelora Bung Karno yang menjadi kebanggaan Indonesia hingga kini. Saat itu, Soekarno memilih untuk mempercayakan para insinyur Tanah Air membangunnya. Walau mereka sangat pesimis dengan itu.

"Bung Karno hanya mengatakan begini, kamu saja begitu sudah mundur. Saya membuat yang namanya republik ini itu bisa, artinya kalian pasti bisa," kata Mega disambut tepuk tangan.

Lanjut Megawati, jika di awal BRIN sudah diberikan ke asing, ada kekhawatiran nanti terbelenggu. Indonesia tidak akan bisa maju dengan cepat, kalau semuanya langsung dipercayakan ke pihak lain.

Megawati kemudian mencontohkan PT Freeport Indonesia di Papua. Di awal berdirinya, kata dia, semua diserahkan ke asing tanpa memberi ruang untuk putra dan putri Tanah Air. Hingga puluhan tahun lamanya, Indonesia hanya kebagian kurang dari 10 persen hasil eksploitasi di sana.

Menurutnya, Jokowi punya pengalaman susahnya mengambil alih Freeport yang lama diserahkan ke asing. Ia tak ingin, BRIN seperti itu.

"Dan baru pada waktu bapaklah kita dapat mengembalikan kembali kedaulatan bangsa ini (PT Freeport Indonesia). Saya yakin tak ada satupun negara tidak akan satu bangsa di kolong langit ini yang mau menyerahkan riset nasional mereka," tegas Megawati.

Dia tetap optimis, Presiden Jokowi tidak akan menyerahkan BRIN ini ke pihak asing. Tetap akan memperjuangkan putra dan putri Tanah Air untuk berkontribusi di lembaga baru tersebut.

Dijelaskan Mega, di awal pembentukan BRIN harus benar-benar untuk memperjelas bahwa oreantasinya adalah untuk kepentingan rakyat dan negara. Maka ia juga tidak setuju, jika nanti dana-dana asing bebas masuk ke lembaga tersebut. Karena pembiayaannya melalui APBN.

Maka kalau BRIN sudah oreantasinya untuk rakyat, maka akan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jika kemudian diekstraksi, lanjut Megawati, maka ujungnya adalah gotong royong, dan kalau diimplementasikan maka akan menjadi Tri Sakti yang dikemukakan Bung Karno.

"Nah BRIN ini nantinya harus masuk di nomor dua (Tri Sakti), berdiri di atas kaki sendiri dulu. Kalau tak sanggup baru kita meminta tolong teman-teman kita bangsa asing yang ada di luar," katanya.

Hadir juga dalam pembukaan seperti Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD La Nyala Mattaliti, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Mensesneg Pratikno, Menteri Ristek/ BRIN Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria Tata Ruang Sofyan Jalil, dan sejumlah pejabat lainnya.