Pemerintah Desain Ibu Kota Baru Tidak Ada Pengangguran

VIVA – Pemerintah berencana membangun sejumlah fasilitas untuk mendukung keberadaan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur. Pada rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Presiden Jokowi menerima tiga poin laporan yang salah satunya mengenai pembuatan master plan lokasi Ibu Kota.

Menurut rencana, kantor pemerintah dan hampir semua instansi negara diproyeksi pindah tidak lagi terkonsentrasi di Jakarta.

"Kemudian yang kedua, mengenai pembiayaan, alternatif- alternatif pembiayaan. Kemudian yang ketiga, terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan menyertainya, dalam hal ini adalah RUU Ibu Kota Negara," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Rabu 26 Februari 2020.

Suharso mengatakan, pemindahan Ibu Kota bukan sekadar memindahkan kantor pemerintah. Sebagai Ketua Tim Percepatan Ibu Kota Negara, pihaknya pun merancang jumlah penduduk yang akan menetap di sana.

Pemerintah ingin menjamin masyarakat yang akan memilih tinggal di Ibu Kota baru mendapat jaminan kerja, pendidikan, kesehatan, hiburan dan lain-lainya.

"Sehingga dia bisa menjadi salah satu daya magnet untuk menarik para penduduk yang tinggal di sana. Dan yang paling penting sebenarnya, tinggal di sana itu juga ada jaminan pekerjaan. Dan kita akan menciptakan berbagai lapangan pekerjaan baru sampai kira-kira sekitar 3 jutaan lapangan pekerjaan baru," ujarnya.

Selain itu, potensi lain yang disampaikan Suharso mengenai investasi di berbagai sektor. Pemerintah salah satunya menawarkan para investor masuk di bidang rumah sakit yang sedapat mungkin terbaik di kawasan.

Ia juga berharap, universitas paling top tertarik membuka cabang di Ibu Kota baru.

"Jadi apakah kita akan bisa menarik atau menempatkan disana, salah satu universitas terbaik di dunia atau di Indonesia," kata dia.