Survei: Publik Puas Kinerja Jokowi tapi Tidak pada Para Menterinya

VIVA – Hasil survei lembaga Charta Politika menemukan fakta bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin meningkat dalam tiga bulan terakhir. Namun, persepsi kepuasan itu tidak terjadi pada kinerja para menteri Jokowi. 

Dalam pemaparan hasil surveinya di Jakarta, kemarin, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yuniarto Wijaya, menjelaskan sebanyak 67,2 persen masyarakat puas terhadap kinerja pemerintah pusat dan 30,1 persen tidak puas serta 2,6 persen tidak tahu atau tidak menjawab. 

"Kepuasan terhadap kinerja pemerintah pusat di bawah Joko Widodo dan Ma'ruf Amin terlihat meningkat jika dibandingkan dengan kepuasan pada kinerja pemerintah pusat di bulan Mei, yang berada di angka kepuasan 58,8 persen dan Juni dengan angka kepuasan 61,3 persen," katanya.

Baca: Jokowi Ancam Reshuffle, Putra Amien Rais Diusulkan Jadi Menteri?

Ketika para responden dalam survei itu ditanyakan mengenai kinerja menteri-menteri, kepuasan masyarakat masih di bawah 50 persen. Sebanyak 49,7 persen masyarakat mengaku puas dengan kinerja menteri, sedangkan 44,1 persen mengaku tidak puas, dan sisanya tidak menjawab atau tidak tahu.

Hal itu juga memicu banyaknya publik yang menginginkan reshuffle atau perombakan kabinet. Sebanyak 73,1 persen setuju ada reshuffle kabinet, 13,3 persen tidak setuju, dan sisanya tidak menjawab atau tidak tahu.

"Kepuasan kinerja terhadap pemerintah pusat tidak berbanding lurus dengan kepuasan terhadap kinerja kabinet, di mana tingkat kepuasan berada di bawah 50 persen. Mayoritas responden juga menyatakan setuju dilakukannya reshuffle kabinet," ujarnya.

Dalam hal kondisi politik di Indonesia, sebanyak 59,5 persen masyarakat menilai dalam keadaan baik, sebanyak 27,0 persen menilai buruk, dan 13,6 diantaranya tidak menjawab atau tidak tahu. Sedangkan untuk penegakan hukum, mayoritas publik, yakni sekitar 55,2 persen, menyatakan berjalan baik, sebanyak 33,9 persen menilai buruk, dan 11,1 persen tidak menjawab.

Penilaian responden terhadap kondisi politik, menurut Yunarto, cenderung stagnan, baik pada masa pra ataupun masa pandemi COVID-19. Sementara penilaian terhadap kondisi hukum cenderung mengalami penurunan.

Optimisme publik terhadap ekonomi Indonesia juga meningkat meski di bawah 50 persen: mayoritas atau sebanyak 49,0 persen responden yakin bahwa dalam setahun ke depan ekonomi akan membaik, 28,3 persen tidak yakin, dan sisanya tidak tahu. (ren)