Rapid Test, 9 Pegawai PN Surabaya Reaktif Usai Mudik Idul Adha
- ANTARA FOTO/M N Kanwa
VIVA – Sebanyak sembilan pegawai Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, diketahui reaktif setelah mengikuti tes cepat atau rapid test Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 bersama 300-an hakim dan pegawai pengadilan lainnya, Senin, 3 Agustus 2020. Mereka yang reaktif langsung diisolasi mandiri untuk dilakukan tes swab.
Juru Bicara PN Surabaya, Martin Ginting menjelaskan, Ketua PN Surabaya memang memerintahkan agar melakukan tes cepat terhadap seluruh hakim dan pegawai di hari pertama kerja setelah libur Idul Adha 1441 H. Hal itu dilakukan karena kebiasaan masyarakat Jatim yang mudik di Hari Raya Idul Adha, sama seperti ketika Idul Fitri.
Pihak pengadilan khawatir ketika masuk kerja ada pegawai yang membawa COVID-19 dari luar. "Ternyata setelah dilakukan demikian (rapid test), hasil dari 300-an yang kita rapid, ada sembilan orang yang reaktif," kata Ginting kepada wartawan di Surabaya, Selasa, 4 Agustus 2020.
Baca juga: 17 Juta Warga Antre Dapat Kerja, Kepala BKPM: Solusinya Investasi
Mereka yang reaktif tiga di antaranya adalah panitera pengganti. Sisanya, enam orang adalah pegawai yang bertugas di pelayanan bagian pidana dan perdata. Mereka langsung diminta pulang dan isolasi mandiri. "Mulai hari ini (kesembilan pegawai yang reaktif) diperintahkan segera swab," kata Ginting.
Ada informasi satu hakim PN Surabaya yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ginting membenarkan itu namun posisi hakim tersebut kebetulan tengah cuti dan ada di Jawa Barat. Hakim tersebut diyakini tertular di daerah asalnya, bukan di lingkungan PN Surabaya.
"Dia laporan ke pimpinan bahwa dia berada di rumah sakit di perawatan karena terpapar COVID. Jadi, bukan di sini," ujar Ginting.
Secara umum, angka kasus COVID-19 di Kota Surabaya masih tinggi, kendati tingkat kesembuhannya sudah tinggi dan tren kasusnya menurun. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma bahkan mengklaim kotanya kini sudah berubah menjadi zona hijau, kendati banyak pihak, termasuk Pemprov Jatim dan pemerintah pusat, membantah itu.