DKPP Sebut Kontestan Pilkada 2020 Rawan Manipulasi Kebijakan COVID-19

Ilustrasi tahapan pilkada
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

VIVA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengingatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar memperketat pengawasan jelang Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19. Diprediksi, pilkada tahun ini akan rawan kecurangan yang sangat bisa dilakukan petahana dalam bentuk manipulasi kebijakan.

“Hampir sebagian petahana ikut dalam kontestasi pilkada ini. Jadi mohon kepada Bawaslu untuk mengawasi petahana. Jangan sampai kebijakan COVID-19 dimanipulasi untuk kepentingannya sendiri,” kata Anggota DKPP Alfitra Salam dalam keterangan tertulis, Jumat, 7 Agustus 2020.

Apalagi para kepala daerah yang menjadi petahana dalam Pilkada 2020 ini banyak yang menjadi Ketua Satgas Gugus Tugas COVID-19.

Atas dasar itu, dia berharap isu kesehatan terutama terkait COVID-19 tidak menjadi komoditas atau bahan kampanye dalam pilkada serentak, baik oleh petahana maupun pasangan calon penantang.

Meski begitu, DKPP tetap meminta pelaksanaan dan pengawasan Pilkada Serentak 2020 tetap berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Hal itu agar pilkada yang akan digelar di 270 daerah nanti tidak melahirkan klaster baru penyebaran virus Corona.

“Penanganan COVID-19 harus menjadi prioritas utama para penyelenggara pemilu. DKPP tidak menginginkan ada tragedi di Pilkada serentak 2020,” katanya.

Selain itu, ia berpesan kepada seluruh jajaran penyelenggara Pemilu untuk bersikap adil kepada semua pasangan calon. Petahana maupun penantang harus mendapatkan layanan dan perlakuan yang sama dari KPU.  “Jika ada petahana maju perlakuannya berbeda tidak boleh. Jangan ada diskriminasi,” katanya. 

Baca juga: Gibran Larang Istri dan Anak Tengok Kahiyang dan Bayinya