PKS: Jokowi Tak Ulas Isu Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

VIVA – Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi, mengkritik Pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan Bersama MPR, DPD dan DPR 2020. Menurut Aboe Bakar, dalam pidatonya, Jokowi lupa menyampaikan terkait penegakan hukum, padahal poin tersebut dianggap cukup penting.

"Mencermati pidato presiden tadi, saya melihat ada yang terlewat. Isu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sepertinya tidak diulas oleh Presiden. Beliau hanya menyinggung soal penanganan perkara di MK, pengelolaan hakim oleh MA serta proses e-court," kata Aboebakar, Jumat 14 Agustus 2020

Baca juga: Video Pria Tembaki Bos Pelayaran di Kelapa Gading hingga Tewas

Semestinya, Jokowi bisa lebih peka terhadap permasalahan penegakkan hukum ini. Terlebih beberapa waktu yang lalu Indonesia tengah diramaikan oleh kasus buronnya terpidana kasus korupsi Bank Bali, Djoko Tjandra.

"Beberapa waktu lalu Indonesia sempat digegerkan oleh kasus pelarian terpidana Kasus Hak Tagih (Cassie) BANK Bali, Djoko Tjandra yang melibatkan penegak hukum. Belum lagi kasus Harun Mashiku yang masih menjadi misteri, menghilang tanpa jejak. Kasus-kasus ini menjadi atensi yang luar biasa dari publik," ujar Aboe Bakar

Sejumlah kasus yang disebutkan tersebut dianggap telah mencederai rasa keadilan bagi masyarakat. Sebab dari kasus-kasus tersebut indikasi keterlibatan aparat penegak hukum sangat kuat, namun Jokowi sama sekali tidak menyinggung hal tersebut.

"Adanya oknum yang ternyata main mata dengan buron merupakan indikator rendahnya integritas dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Sebenarnya rakyat ingin hal ini di-mention oleh presiden dalam pidatonya," ujarnya

Karena tidak menyebutkan poin penting itu, Presiden seakan tidak menaruh perhatian khusus pada penegakan hukum. "Atensi dan fokus kebijakan presiden setahun ini tentunya akan dibaca oleh rakyat dari pidato yang disampaikan. Jadi sangat disayangkan jika hal ini terlewatkan dalam pidato presiden," lanjut Aboe Bakar. (ren)