Pendidikan Jadi Perhatian Jokowi, Mutu SDM Daerah 3T Harus Digenjot

VIVA – Presiden Joko Widodo menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 untuk pendidikan sebesar Rp549,5 triliun. Jumlah tersebut diketahui 20 persen dari APBN 2021. Penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) jadi perhatian.

Analis Kebijakan Madya, Misbah Fikrianto mengatakan dengan merujuk RAPBN 2021, maka pendidikan mesti jadi prioritas yang direalisasikan. Kata dia, meningkatkan kualitas SDM dengan kreativitas dan inovasi bakal jadi kunci pembangunan di Indonesia.

"Sumber daya manusia harus memiliki keunggulan dan daya saing tinggi. Kualitas sumber daya manusia jadi fokus kebijakan," ujar Misbah di Jakarta, Minggu, 16 Agustus 2020. 

Baca Juga: Industri Telekomunikasi Keluhkan Kendala Bangun BTS di Daerah 3T

Dia menekankan di tengah persaingan saat ini, kemajuan negara dipengaruhi sektor pendidikan. Maka itu, perlu ada kebijakan yang pro dan mendukung.

Ia pun menyampaikan bahwa pemerintah juga harus memperhatikan ketertinggalan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Indonesia. Fasilitas dan akses pendidikan di daerah tersebut mesti jadi perhatian.

Daerah 3T masih tertinggal dalam fasilitas pendidikan lantaran pembangunan infrastruktur yang belum merata. Tak hanya fasilitas, SDM dalam kualitas pun juga mesti digenjot.

Persoalan kualitas SDM di daerah 3T seperti tenaga pendidik. Para siswa yang ingin menuju sekolah pun kesulitan karena jarak jauh dan akses yang sulit. "Sumber daya manusia yang berada di daerah 3 T, harus terus diberikan fasilitasi, jaringan, dan layanan yang merata," tuturnya.

Kampus Merdeka

Terkait itu, kondisi pandemi ini pemerintah setidaknya mesti buat terobosan dalam mendorong inovasi di sektor pendidikan. Proses pendidikan akan relevan dengan tergeraknya ekonomi yang ada.

Misbah pun menyoroti salah satu program pemerintah. Misalnya Kampus Merdeka yang diinisiasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Dengan kebijakan ini dinilai akan mengubah proses pendidikan di perguruan tinggi.

Kebijakan itu dengan memberikan hak kepada mahasiswa selama 3 semester di luar program studinya. Program ini juga memacu perguruan tinggi untuk membuat sistem pengajaran yang handal.

"Kampus Merdeka mendorong terjadi kolaborasi dan integrasi yang baik antar perguruan
tinggi di Indonesia," ujar Misbah.

Kata dia, keunikan program Kampus Merdeka yaitu aktivitas kemahasiswaan bisa diusulkan untuk dikonversi ke dalam SKS mata kuliah. Program ala Nadiem ini dinilai cocok untuk membuat mahasiswa memacu kualitasnya.

"Semakin mahasiswa mendapatkan pengalaman, maka semakin berdaya saing SDM di Indonesia. Lulusan perguruan tinggi harus memiliki banyak pengalaman, jaringan, dan kemampuan kolaborasi yang baik," tutur Misbah.