JK: Sistem Politik di Indonesia Mengarah Komersial

VIVA - Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengatakan sistem politik di Indonesia saat ini sudah mengarah pada komersial. Bahkan, JK menyindir bakal calon kepala daerah yang rela datang ke Ibu Kota Jakarta cuma untuk mendapat selembar kertas rekomendasi partai.

"Sekarang pemilihan kepala daerah bergerilya ke Jakarta untuk mendapatkan selembar surat, tapi semuanya tidak ada yang gratis," kata JK saat acara ILC di tvOne, Selasa malam, 18 Agustus 2020.

Baca juga: Jika Sekolah Dibuka, JK Ingin Diterapkan Shift

Oleh karena itu, JK mengatakan semua masalah harus ada perubahan yang dilakukan secara bersama-sama. Sebab, untuk maju ikut pemilihan kepala daerah memakai mahar sehingga kepala daerah memainkan proyek.

"Jadi, perubahan-perubahan ini masalah kita bersama yang akan menjadi modal kita ke depan," ujarnya.

Di samping itu, JK mengatakan soal pendidikan, teknologi juga bagian mencapai 100 tahun itu. Memang, saat ini JK merasa prihatin karena pendidikan akibat pandemi wabah COVID-19 meski seluruh dunia mengalami masalah. "Kita bisa kehilangan satu generasi pendidikan kita maju," kata dia.

Sebelumnya, JK juga menyoroti masalah keadilan. Menurut dia, ada 15 konflik besar yang terjadi sejak Indonesia merdeka disebabkan faktor keadilan.

"Ada 15 konflik besar yang makan korban kurang lebih 1.000 orang selama 75 tahun. Sejak RMS, Aceh, Poso, Ambon dan sebagainya," kata JK.

Ia mengatakan semua konflik yang terjadi dan bergejolak itu karena masalah keadilan, yakni tidak adil. Oleh karena itu, pemerintah harus menciptakan keadilan dan makmur sesuai amanat konstitusi.

"Tujuan dalam konstitusi menciptakan masyarakat adil dan makmur, itu tentu menjadi bagian utama dari upaya kita semua," ujarnya.

Memang, kata JK, sekarang semua cita-cita bangsa Indonesia ingin mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur. Menurutnya, Indonesia punya peluang sebagai bangsa yang maju dan mundur.

"Kita ada peluang untuk maju, tapi ada juga peluang untuk mundur. Kita tentu banyak masalah-masalah yang harus dihadapi," kata JK.