Kepala BNPB Minta Anies Evaluasi Kebijakan Ganjil Genap di DKI

VIVA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo, menyampaikan data terbaru terkait penanganan corona COVID-19. Ia bilang dari 944 pasien yang dirawat di rumah sakit darurat Wisma Atlet, sebagian besar di antaranya karena menggunakan transportasi umum imbas kebijakan ganjil genap di DKI Jakarta.

Doni menyebutkan, sebagian besar itu sebanyak 62 persen yang mengandalkan transportasi umum. Maka itu, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sudah berkoordinasi kepada pihak terkait agar memberikan imbauan dengan tujuan mengurangi masyarakat di luar rumah.

Koordinasi itu seperti meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Kementerian BUMN, untuk batasi aktivitas aparatur sipil negara serta pegawai BUMN di tempat kerja.

"Kami sudah mengingatkan Kementerian PAN RB dan Kementerian BUMN untuk membatasi, harus mencegah karyawannya yang menggunakan transportasi publik," kata Doni saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Kamis, 3 September 2020.

Baca Juga: Kasus Corona di Indonesia 3 September: Positif 184.268, Sembuh 132.055

Doni menambahkan pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI. "Kami juga sudah berbicara kepada pemerintah DKI untuk melakukan evaluasi tentang penggunaan transportasi ganjil dan genap," ujar eks Danjen Kopassus itu.

Doni menyampaikan, data terbaru menyatakan setelah ganjil-genap diterapkan berimbas kenaikan terhadap pengguna transportasi umum. Pun, hal ini yang memengaruhi adanya kerumunan di transportasi umum. Kondisi demikian berpotensi meningkatkan penularan virus COVID-19.

Dalam rapat melalui video conference yang dilakukan BNPB bersama dengan Pemprov DKI, kementerian dan lembaga, didapatkan data dengan sistem ganil genap di DKI terdapat peningkatan untuk transportasi kereta api sebesar 3,5 persen. Hal ini jadi rata-rata sekitar empat ratus ribu penumpang per hari.

"Angka 3,5 persen ini kelihatannya adalah sedikit tetapi karena jumlah penumpang yang ada di kereta api itu cukup besar maka penambahan 3,5 persen ini akhirnya meningkatkan kepadatan di dalam gerbong," katanya.

Sementara itu, pengguna bus Transjakarta juga meningkat sebesar 12 persen dari sebelum diterapkannya ganjil-genap. Maka itu, Pemprov DKI di bawah Gubernur Anies Baswedan diminta untuk mengevaluasi kebijakan ganjil-genap.

"Penggunaan Transjakarta ada peningkatan sebesar 6 sampai 12 persen. Nah ini yang menjadi permintaan kami kepada pemerintah DKI untuk melakukan evaluasi sehingga upaya kita untuk mengurangi kerumunan ini bisa terlaksana," ujarnya. (lis)