Ancaman Resesi, PAN: Patuh Protokol Kesehatan Kunci Pemulihan Ekonomi

VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyatakan Indonesia akan memasuki zona resesi pada kuartal III-2020. Hal ini menyusul pembaruan proyeksi perekonomian Indonesia yang menjadi minus 1,7 persen hingga minus 0,6 persen.

Bagi Sekjen PAN Eddy Soeparno, pernyataan tersebut adalah konfirmasi dari prediksi selama ini bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal III tahun ini sulit didongkrak ke teritori positif.

Menurutnya, kunci pemulihan ekonomi tidak serta merta bertumpu pada penyerapan anggaran dan belanja pemerintah, namun konsumsi rumah tangga yang sangat ini masih sangat hati-hati dalam membelanjakan uangnya.

"Semakin tinggi angka penyebaran COVID- 19, masyarakat akan semakin menahan uangnya untuk dibelanjakan karena mewaspadai kondisi yang lebih berat, di mana mereka harus memiliki tabungan atau uang di tangan. Artinya, kunci pemulihan ekonomi tergantung pada penurunan dan perlambatan penyebaran virus COVID-19, sehingga, masyarakat perlu didesak dan dibayang-bayangi oleh sanksi yang tegas agar melaksanakan protokol kesehatan secara konsekuen," kata Eddy kepada wartawan, Rabu, 23 September 2020.

Baca juga: Komite PEN Klaim RI Bakal Selamat dari Resesi Ekonomi Hebat

Kepatuhan menjalankan protokol kesehatan, lanjut Eddy, harus dilakukan agar kurva pandemi ini bisa melandai, penyebarannya bisa berkurang dan bahkan bisa dihentikan.

"Sekarang ini bantuan sosial, BLT, subsidi gaji dan bantuan lain yang diterima cenderung ditabung. Termasuk juga kelas menengah, uang yang mereka miliki ditabung ketimbang dibelanjakan. Nah, jika kondisi COVID-19 sudah semakin terkendali otomatis masyarakat akan mulai melakukan konsumsi dan belanja," ujarnya.

Wakil ketua Komisi VII DPR RI ini juga meminta pemerintah membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk tetap bertahan di tengah resesi.

"Menghadapi resesi ini, UMKM harus selalu dijaga agar keberlangsungannya bisa berjalan terus terutama dari aspek likuiditas dan dari kemudahan untuk penjadwalan ulang pinjaman pinjaman mereka," kata Eddy.

"Nah, ini harus ada perhatian khusus kepada UMKM karena bagaimanapun juga UMKM itu tidak mungkin dibebani persyaratan yang memberatkan, seperti memberikan jaminan tambahan jika memang harus ada penjadwalan pinjaman-pinjaman," lanjutnya.

Berkaitan dengan dampak resesi lainnya yaitu pemutusan hubungan kerja (PHK), Eddy menyarankan agar pemerintah memperbanyak pelatihan kepada mereka yang dirumahkan atau terkena PHK.

"Pelatihan ini penting, agar mereka memiliki skill baru yang bisa diterapkan untuk mencari pekerjaan yang lain yang masih berkembang di tengah-tengah pandemi ini, atau diberikan skill kewirausahaan, sehingga bisa memulai UMKM berbasis rumahan atau berbasis komunitas kecil," kata anggota DPR Dapil Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini. (art)