PKS: Rencana Kominfo Blokir Media Sosial Ancam Kebebasan Berekspresi

VIVA – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta merespons rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika menerbitkan peraturan menteri yang akan mengatur pemblokiran media sosial. Menurutnya, rencana itu justru bisa dipersepsi publik sebagai upaya pembungkaman kebebasan berekspresi masyarakat. 

Muncul dugaan, rencana menkominfo mengeluarkan peraturan pemblokiran media sosial merupakan reaksi atas banyaknya suara kritis masyarakat terhadap pemerintah. Terutama terkait permasalahan dalam komunikasi soal pandemi COVID-19, juga atas beragam opini publik yang muncul mengenai pengesahan Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

"Pemerintah kan punya kuasa untuk menyatakan yang hoaks dan bukan seperti pernyataan pak menkominfo beberapa waktu lalu. Tentu ini akan menimbulkan kekhawatiran jika nantinya kebijakan pemblokiran ini dilakukan dengan pertimbangan yang subjektif dan akan membahayakan kebebasan berekspresi," kata Sukamta, kepada wartawan, Kamis 22 Oktober 2020.

Baca: Kominfo Temukan 2.020 Sebaran Isu Hoax tentang COVID-19

Wakil ketua Fraksi PKS ini menilai rencana penerbitan peraturan itu tidak akan efektif jika tidak dibarengi edukasi secara masif ke masyarakat. Pemblokiran dapat dilakukan terhadap media sosial yang menyebarkan fitnah, hoaks, pornografi, tindakan kekerasan, penipuan, dan hal-hal lain yang melanggar hukum.

"Namun yang tidak kalah penting untuk dilakukan saat ini adalah edukasi secara masif kepada masyarakat bagaimana berperilaku positif di media sosial. Pendekatan pemerintah saat ini terlihat ramai di penegakan hukum. Penegakan hukum ini hanya bagian hilir, ini pun kadang terkesan tebang pilih. UU ITE lebih dikenal sebagai UU untuk memidana masyarakat dan tokoh yang kritis dan berseberangan dengan pemerintah,” ujarnya.

Ada satu tugas Kominfo yang selama ini seakan dilupakan, yakni peran komunikasi yang tidak serius dilakukan. Peran yang selama ini dilakukan lebih banyak pada sisi informatika. Padahal peran komunikasi sangat penting sebagai jembatan antara pemerintah kepada rakyat, masyarakat selama ini dibingungkan dengan pernyataan para pejabat pemerintah yang tidak konsisten.

"Padahal ini berpotensi memunculkan respons yang bersifat spekulasi di media sosial, yang kemudian distigma oleh pemerintah sebagai hoaks. Kalau pemerintah perbaiki komunikasinya ke masyarakat, saya yakin akan menekan banyaknya hoaks yang muncul," ujar Sukamta.