KPK Tangkap Edhy Prabowo, Demokrat Teringat Buronan Harun Masiku

VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, dan enam orang lainnya terkait dugaan suap ekspor benur lobster. Langkah KPK ini tak hanya mendapat banyak dukungan. 

Namun, Partai Demokrat juga mengingatkan lembaga antirasuah itu bahwa banyak kasus yang belum diungkap, dan belum ditangkapnya buronan koruptor seperti Harun Masiku. 

“Tiba tiba teringat Harun Masiku yang masih buron, dan belum diketahui keberadaannya sampai sekarang,” tulis Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Ossy Dermawan di akun Twitter @OssyDermawan yang dikutip, Kamis 26 November 2020.

“Mungkin kalau ada penghargaan ‘Orang Tersakti’ di Indonesia pada tahun 2020 ini, Harum Masiku bisa jadi salah satu kandidat pemenangnya.”

Baca juga: KPK Tangkap Edhy Prabowo, Fadli Zon: Semoga Bisa Temukan Harun Masiku

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (EP) sebagai tersangka dalam kasus suap izin ekspor benih lobster. 

Selain Edhy, penyidik juga menjerat enam orang lainnya. Mereka yakni Safri (SAF) selaku Stafsus menteri KP; Andreau Pribadi Misanta (APM) selaku stafsus menteri KP; Siswadi (SWD) selaku pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK); Ainul Faqih (AF) selaku staf istri menteri KP; dan Amiril Mukminin selaku swasta (AM). 

"Tujuh tersangka itu atas nama EP, SAF, APM, SWD, AF, dan AM, dan sebagai pemberi SYD," ucap Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu malam, 25 November 2020.

Edhy sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.