Sejumlah Nakes Terabaikan Vaksinasi COVID-19 akibat Kesenjangan Data

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengusulkan pembentukan jalur pelayanan khusus untuk para tenaga kesehatan yang belum terdaftar dalam program vaksinasi Covid-19 sehingga mereka dapat menerima pelayanan dalam gelombang pertama. IDI khawatir jika tidak ada jalur tersebut, target vaksinasi akan sulit untuk tercapai.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menargetkan peningkatan jumlah vaksinasi per hari untuk mencapai 900.000 hingga 1 juta orang, di tengah jumlah kasus Covid-19 di Indonesia yang sudah melampaui 1 juta kasus.

Kesenjangan data

Ikatan Dokter Indonesia, IDI, mengusulkan pembukaan jalur khusus bagi tenaga kesehatan yang belum terdaftar dalam program vaksinasi Covid-19 pemerintah.

Juru bicara IDI, Halik Malik, mengatakan adanya kesenjangan data antara tenaga kesehatan yang terdaftar dan yang ada.

Disebutkan Halik, para tenaga kesehatan yang tidak termasuk dalam gelombang prioritas yang sedang bergulir, mengalami kesulitan untuk mendaftarkan diri.

Ia menjelaskan bahwa jalur khusus dibutuhkan agar para tenaga kesehatan yang tertinggal dapat menerima vaksin bersamaan dengan yang sudah terdaftar.

"Nyaris tidak ada solusi cepat bagaimana mereka bisa segera terdaftar. Saluran yang ada saat ini hanya mengakomodir mereka yang perlu mendaftar ulang. Jadi mereka yang sudah tercatat sebagai peserta vaksinasi, kemudian perlu mendaftar ulang untuk mendapatkan jadwal untuk vaksinasi berikut tempat vaksinasinya," kata Halik melalui sambungan telpon, Rabu (27/01).

"Tapi yang tidak tercatat atau terdaftar sebelumnya, ini yang cenderung terabaikan saat ini," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada pekan lalu mengatakan dia "kapok menggunakan data Kemenkes", yang ia katakan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Budi menambahkan, akan menggunakan data Komisi Pemilihan Umum untuk memperbaiki data, karena KPU menjalankan pemilu baru-baru ini sehingga memiliki data terkini.

`Perlu ada terobosan`

Halik Malik dari IDI menambahkan bahwa perlu ada terobosan dalam pelayanan vaksinasi sehingga jadwalnya sesuai target.

Pemerintah menargetkan untuk memvaksinasi 1,48 juta tenaga kesehatan sebelum Februari 2021.

Sementara, jumlah tenaga kesehatan yang sudah divaksinasi baru mencapai sekitar 250.000 orang.

"Perlu ada terobosan dalam pelayanan vaksinasinya itu. Dalam pelayanan vaksinasinya ini kan, jika hanya bergantung pada sumber daya fasilitas kesehatan saat ini, rupanya juga daya jangkaunya, atau penjangkauannya ke sasasaran masih rendah," ujar Halik.

"Tentu, jumlah tenaga kesehatan ini juga kan tidak kecil. Sehingga turut memengaruhi target minimal yang diharapkan untuk terbentuknya kekebalan kelompok, atau herd immunity."

Halik menekankan pentingnya mencapai target vaksinasi bagi kelompok tenaga kesehatan demi penanganan pandemi.

"Dampaknya, kita akan kewalahan, dalam menghadapi perang panjang pandemi ini, karena tenaga kesehatan kan harus senantiasa berada di garda pelayanan. Oleh karena itu tenaga kesehatan menjadi salah satu kelompok prioritas untuk sasaran vaksinsai di tahap awal," tuturnya.

Saat ini, Indonesia sedang mengalami lonjakan kasus Covid-19, dengan tambahan kasus per hari mengalami tren di atas 10.000 dalam dua pekan terakhir.

Angka kasus nasional pada Rabu (27/01) mencapai 1.024.298 kasus.

Sementara, fasilitas kesehatan mengalami pukulan berat dengan angka kasus yang terus meningkat, sementara sejumlah pasien mengaku kesulitan mendapat perawatan karena kapasitas kesehatan yang penuh.

Program vaksinasi nasional dimulai pada Januari 13 dengan Presiden Joko Widodo yang menjadi orang pertama.

Pemerintah menargetkan memvaksin 182 juta orang sebelum Maret 2022 demi mencapai kekebalan kelompok.

Seusai menerima dosis kedua vaksin Covid-19 hari Rabu (27/01), Presiden Jokowi mengatakan pemerintah menargetkan program vaksinasi nantinya akan menjangkau hingga 1 juta orang per hari.

Sementara, vaksinasi harian saat ini masih di kisaran 50.000 orang sehari.

"Kita harapkan, memang targetnya, karena kita memiliki 30.000 vaksinator, yang ada di kurang lebih 10.000 puskesmas kita, maupun di 3000 rumah sakit kita. Kita harapkan sehari paling tidak bisa 900.000 sampai 1 juta yang bisa divaksin," kata Jokowi saat berbincang dengan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, dokter Reisa Broto Asmoro di Istana, Rabu (27/01).

`Mengejar ketinggalan`

Pengurus Pusat Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Tonang Dwi Ardyanto, mengkhawatirkan sistem program vaksinasi, yang ia gambarkan mengalami permulaan yang lambat akibat kendala administratif. Ia khawatir hal ini dapat menghambat kelancaran pelayanan.

Meski demikian, dia mengakui adanya kemajuan dalam penyempurnaan sistem seiring berjalannya program, termasuk dalam distribusi vaksin.

"Hari-hari pertama kemarin sempat memang lambat yang kita lihat. Baru sampai ke 102.000-an. Sampai kemarin sore sudah membaik, sudah meningkat ke 245.000. Atau sehari sudah mulai mencapai sekitar 50.000-60.000. Tentu ini masih kurang," kata Tonang via telepon, (27/01).

"Kalau kita mengharapkan herd immunity, targetnya kan mestinya lebih tinggi lagi yah, karena kan perlu waktu lebih cepat untuk mencapai semua. Dan semoga ini, dengan lebih lancar ini lagi, bisa juga bertambah yang divaksin, sehingga kita bisa mengejar ketinggalan di hari-hari awal.

"Kami mendapati beberapa kebijakan-kebijakan dari Kemkes untuk melakukan peringkasan supaya alur pemberkasannya bisa lebih cepat. Kami melihat sekarang sudah lebih cepat sinkronisasi sistemnya," tambahnya.

Juru bicara IDI, Halik Malik, mengatakan kelancaran tahap awal vaksinasi ini penting untuk menentukan kesuksesan program vaksinasi pemerintah.

"Perlu ada upaya jitu untuk menggenjot cakupan vaksinasi yang tinggi di awal-awal rollout vaksinasi ini karena itu akan mengangkat morale teman-teman petugas vaksinasi maupun untuk membangun kepercayaan publik yang tinggi.

"Jadi kita akan confident menyuseskan program vaksinasi ini kalau di tahap awal yang divaksin itu sesuai target, atau bahkan melampaui target."

"Jangan sampai di tahap awal kelihatan tersendat-sendat dan bermasalah, dan itu tidak ada segera ada solusi yang cepat, akhirnya mengganggu target yang besar," ujarnya.