Epidemolog Peringatkan Situasi Gawat Penanganan COVID-19 di Indonesia

VIVA – Jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia telah menembus angka 1 juta. Kondisi ini membuat Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara dengan jumlah orang terjangkit virus corona yang menembus angka 1 juta orang.

Pakar epidemiologi pada Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, dr Riris Andono, menilai fakta itu menunjukkan bahwa penularan COVID-19 di Indonesia belum bisa dikendalikan dan karenanya diperlukan kebijakan yang lebih serius untuk mengatasinya.

“Yang lebih penting adalah maknanya bagi pengendalian COVID-19: apakah jumlah ini bisa memicu kebijakan yang lebih serius untuk menekan penularan atau tidak,” ujar Riris, dalam keterangannya, Jumat, 29 Januari 2021.

Baca: Vaksin COVID-19: Empat Pertanyaan yang Belum Diketahui

Kurva pandemi di Indonesia belum mencapai puncaknya. Memang sempat melandai, namun ketika mobilitas penduduk mulai dilonggarkan, tingkat penularan pun terus meningkat dan kapasitas rumah sakit tidak lagi mampu menampung pasien.

“Ini tanda kita sedang dalam periode yang menanjak tinggi, karena penularan sudah meluas di masyarakat. Pengendalian pandemi memerlukan kebijakan yang tegas, terutama dalam pembatasan mobilitas. Ketika kondisi penularan sudah begitu masif, penerapan 3M tidak lagi cukup," katanya.

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali selama dua minggu pada 11-25 Januari lalu, menurutnya, tidak cukup efektif untuk menekan penularan. Sebab, kenyataannya tingkat mobilitas masyarakat tidak banyak berubah.

Dalam PPKM, pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan hingga pukul 19.00 pun, katanya, tidak bermanfaat jika jumlah orang yang mengunjungi tempat itu tidak berkurang secara signifikan. Dia berpendapat, solusinya bukan durasi operasional yang diperpendek, melainkan pembatasan jumlah orang. 

Riris menerangkan jumlah kasus yang justru meningkat selama PPKM menunjukkan bahwa kebijakan itu tidak efektif. Kebijakan yang tidak dilakukan secara maksimal bahkan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat.

“Kebijakan yang setengah-setengah hasilnya justru akan kontraproduktif. Masyarakat jadi tidak percaya dengan PPKM karena mereka lebih susah, tapi ternyata kasusnya justru meningkat,” ujarnya.

Untuk memperoleh hasil yang diharapkan, Riris menyarankan kebijakan yang mampu menurunkan mobilitas secara masif, setidaknya hingga mencapai 70 persen.

Jika lebih dari 70 persen populasi tidak melakukan pergerakan di luar rumah selama dua minggu, dia meyakini, mereka yang telah tertular dapat sembuh di tempat tinggalnya dan tidak sempat menularkan virus kepada orang lain. Setelah itu digencarkan lagi testing and treatment untuk mencari mereka yang masih memiliki kemungkinan menularkan setelah dua minggu. 

Riris menyebut keseriusan pemerintah harus ditunjukkan tidak hanya dalam merancang kebijakan tetapi juga dalam implementasinya. Meski kebijakan seperti PSBB atau PPKM terus diperpanjang, tanpa keseriusan dalam implementasinya, tujuan pengendalian tidak dapat tercapai.

Pembatasan secara ketat mungkin akan menuai respons negatif dari masyarakat. Namun langkah ini sudah dilakukan di sejumlah negara dan terbukti membuat negara-negara itu mampu melewati gelombang pertama pandemi.